Dewan Keamanan menuntut semua pihak, terutama Pemerintah Suriah, segera mengizinkan akses aman tanpa halangan bagi lembaga kemanusiaan PBB dan mitra mereka...New York (ANTARA News) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Sabtu (22/2) menyetujui resolusi yang "menuntut akses cepat, aman serta tanpa halangan" untuk bantuan kemanusiaan PBB di Suriah, tempat konflik bersenjata telah berkecamuk selama hampir tiga tahun.
"Dewan Keamanan menuntut semua pihak, terutama Pemerintah Suriah, segera mengizinkan akses aman tanpa halangan bagi lembaga kemanusiaan PBB dan mitra mereka, termasuk di seluruh jalur konflik dan seberang perbatasan, agar memastikan bantuan kemanusiaan bisa mencapai orang yang memerlukan melalui jalur paling langsung," kata resolusi itu seperti dilansir kantor berita Xinhua.
Badan yang beranggotakan 15 negara tersebut memulai pertemuan terbuka sekitar pukul 11.15 waktu setempat (23.15 WIB) untuk melakukan pemungutan suara mengenai rancangan resolusi yang diajukan oleh Australia, Jordania dan Luksemburg.
Rancangan resolusi tiga dari 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB itu didukung oleh Inggris, Prancis, Amerika Serikat dan Korea Selatan.
Resolusi itu meminta Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon melaporkan implementasi resolusi oleh semua pihak di Suriah dalam 30 hari kemudian dan setiap 30 hari sesudahnya serta menunjukkan niat untuk mengambil langkah selanjutnya jika ada ketidakpatuhan.
Hampir separuh dari sekitar 22 juta penduduk Suriah membutuhkan bantuan dan lebih dari 2,5 juta di antaranya mengungsi ke negara tetangga.
Lebih dari 100.000 orang tewas selama konflik bersenjata di Suriah menyusul krisis politik yang pecah pada Maret 2011.
"Penduduk sipil harus terus menanggung beban konflik. Merekalah korban sehari-hari dari kekerasan brutal dan serangan membabibuta, termasuk penggunaan senjata berat, pengeboman udara, mortar, dan bom mobil di area pemukiman," kata Ban dalam pidato menyambut resolusi itu.
"Ada laporan terus menerus soal pembunuhan massal dan kejahatan di negara ini. Perempuan dan remaja perempuan menjadi sasaran kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender," katanya.
Ia juga mengatakan bahwa pemerintah Suriah dan sekutu milisi bertanggungjawab atas pembunuhan, penghilangan, penggunaan bom dan penyiksaan dalam skala besar yang tak terhitung jumlahnya.
Kelompok oposisi, ia melanjutkan, juga melakukan eksekusi, merekrut anak-anak untuk berperang dan menggunakan taktik teror di area sipil dan serangan-serangan terhadap infrastruktur sipil, termasuk sekolah dan rumah sakit, juga terus terjadi.
"Tindakan keji ini tidak bisa diterima dan harus segera dihentikan. Semua pihak yang berperang di suriah harus mematuhi kewajiban mereka di bawah hukum kemanusiaan internasional," katanya.
"Resolusi ini seharusnya tidak perlu. Dukungan kemanusiaan bukan sesuatu untuk dirundingkan, ini sesuatu yang diizinkan oleh hukum internasional," katanya. (Uu.C003)
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2014
