Bantuan yang dikerjasamakan ini merupakan tawaran dari pemerintah Tiongkok untuk negara-negara ASEAN senilai 10 miliar dolar AS. Ini merupakan pinjaman PRC,"
Jakarta (ANTARA News) - Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Rizal Affandi Lukman mengatakan Indonesia siap menarik tawaran pembiayaan infrastruktur melalui skema Preferential Buyers Credit (PRC) dari pemerintah Tiongkok.

"Bantuan yang dikerjasamakan ini merupakan tawaran dari pemerintah Tiongkok untuk negara-negara ASEAN senilai 10 miliar dolar AS. Ini merupakan pinjaman PRC," kata Rizal seusai mengikuti Pertemuan Tingkat Tinggi Kedua Indonesia-Tiongkok untuk membahas Kerja Sama Ekonomi di Jakarta, Senin.

Dalam pertemuan tersebut, Rizal mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang memimpin delegasi Indonesia, bertemu dengan anggota Dewan Negara Yang Jiechi yang memimpin delegasi pemerintah Tiongkok.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pertama yang berlangsung pada 26 Januari 2015 di Beijing, Tiongkok.

Rizal menjelaskan dari pinjaman PRC senilai 10 miliar dolar AS untuk kawasan Asia Tenggara tersebut, Indonesia mengincar pembiayaan sebesar empat miliar dolar AS yang seluruhnya dimanfaatkan untuk pembangunan sembilan proyek infrastruktur.

"Ini belum ditentukan jumlahnya, tapi Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dan gencar membangun sarana infrastruktur, bisa menggunakan hingga empat miliar dolar, tapi ini tergantung kesiapan dari proyek yang ditawarkan," katanya.

Sembilan proyek infrastruktur potensial tersebut antara lain pembangunan jalan tol tahap pertama Cileunyi-Sumedang-Dawuan, pembangunan terowongan Balinka-Matur-Ngarai Sianok, pengadaan material untuk pembangunan dan rehabilitasi jembatan serta pembangunan dam serbaguna Pelosika.

Selain itu, pembangunan dam Jenelata, pembangunan dam Rokan Hilir/Lompatan Harimau, pembangunan dam serbaguna Jambo Aye, pembangunan dam Bonehulu serta pengadaan material jalur dan konstruksi rel kereta api tahap III dan IV di Sumatera dan Sulawesi.

"Ini bisa bertambah dari sisi jumlah maupun proyek sejalan dengan kesiapan proyek-proyek yang dikerjasamakan. Kita akan tawarkan kalau dari feasibility, lahan dan sebagainya sudah matang. Nanti ada pembicaraan dengan tim teknis dari pihak yang membiayai, termasuk kontraktor dari Tiongkok," kata Rizal.

Dalam kesempatan tersebut, Rizal menambahkan pemerintah Tiongkok juga menawarkan hibah sebesar 30 juta Yuan untuk pendanaan penyiapan proyek infrastruktur serta studi kelayakan atas proyek yang akan didanai melalui pinjaman PRC.

Percepatan pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pemerintah saat ini, namun pagu APBN masih sangat terbatas, sehingga kemitraan dengan sektor swasta dibutuhkan untuk pengadaan proyek jalan tol, bandar udara, pelabuhan, pembangkit listrik dan waduk.

(S034/R010)

Pewarta: Satyagraha
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016