Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 14 organisasi pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Pemuda Mahasiswa Islam Indonesia (FPMI) menuntut Pemerintah segera menyelesaikan masalah insiden di Lapangan Monumen Nasional (Monas) pada Minggu (1/6) secara adil. "Kami menuntut pemerintah adil, tidak diskriminatif, dan tidak membiarkan intervensi asing dalam menyelesaikan masalah insiden Monas," kata Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Taufiq Amrullah membacakan pernyataan FPMI di Jakarta, Jumat. Penyelesaian masalah itu, katanya, juga harus segera dituntaskan supaya konflik horisontal dalam masyarakat bisa teredam. "Selesaikan dari akar masalahnya, jangan sampai tidak jernih melihat fakta, jangan masalah ini berlarut-larut dan membuat umat Islam terpecah belah," katanya. Akar masalah itu, lanjutnya, antara lain adalah kelambanan Pemerintah membuat keputusan terkait kasus jemaah Ahmadiyah. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung terkait Ahmadiyah hingga kini belum dikeluarkan. "Dalam menyelesaikan masalah ini juga jangan sampai ada pihak yang diposisikan sebagai korban atau dimenangkan dan yang dipersalahkan karena sebenarnya umat Islam yang dikorbankan, anggota AKKBB dan FPI sama-sama Islam," katanya. Ketua Pengurus Besar HMI MPO Syahrul Effendi Dasofang menambahkan, Pemerintah juga harus mengatasi ekses dari insiden Monas karena kejadian itu telah memicu bentrokan sosial di daerah lainnya. Ia juga mengimbau semua pihak dapat menahan diri dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pengalih masalah FPMI juga meminta semua pihak tidak membesar-besarkan masalah tersebut sehingga masalah lain yang lebih penting dan berdampak langsung kepada masyarakat jadi terabaikan. "Karena kami melihat isu ini telah menggeser masalah lain yang lebih penting seperti dampak kenaikan harga bahan bakar minyak," kata Taufiq. Ia melanjutkan, "insiden tersebut juga telah mengalihkan konflik vertikal antara masyarakat dan Pemerintah menjadi konflik horisontal dalam masyarakat." Oleh karena itu dia mengingatkan Pemerintah dan semua pihak supaya kembali fokus ke masalah yang berhubungan dengan hajat hidup rakyat. (*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008