Datangi kantor Erick, Dirut KS bahas restrukturisasi utang

Datangi kantor Erick, Dirut KS bahas restrukturisasi utang

Direktur Utama Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim di Jakarta, Kamis (21/11/2019). ANTARA/Zubi Mahrofi/am.

Krakatau Steel menjadi salah satu prioritas Pak Menteri BUMN
Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk membahas kelangsungan restrukturisasi utang perseroan hingga bisnis industri baja nasional.

"Krakatau Steel menjadi salah satu prioritas Pak Menteri BUMN, sehingga kita setiap minggu bahkan lebih dari sekali melakukan review, follow up atas progres-progres dalam rangka proses penyehatan Krakatau Steel," ujar Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim ketika ditemui di Kementerian BUMN usai melakukan diskusi dengan Wakil Menteri I BUMN Budi Gunadi Sadikin di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis.

Baca juga: KS berhasil produksi baja lembar panas 203 ribu ton lebih

Ia mengemukakan terkait restrukturisasi utang, proses dengan kreditur mengarah ke hasil yang positif sehingga perseroan akan mendapatkan relaksasi pembayaran utang. Terdapat empat bank yang masih melakukan proses restrukturisasi.

"Kita bicara mengenai proses dalam melunasi supaya sustained pinjaman. Nah ini kita sudah melihat bahwa sudah semakin dekat penyelesaian restrukturisasinya," katanya.

Ia menyampaikan proses restrukturisasi utang itu ditangani secara intensif oleh perseroan dan Kementerian BUMN. Diharapkan, dalam 100 hari Erick Thohir menjabat Menteri BUMN banyak progres yang telah dilakukan untuk penyehatan perseroan.

Selain itu, Silmy Karim juga mengemukakan bahwa pertemuan dengan Wamen Budi  membahas mengenai regulasi yang dibutuhkan untuk industri baja nasional dalam rangka subsitusi impor.

"Memang masih dalam tahap awal kalau kaitan regulasi untuk menyehatkan industri baja nasional. Kita tahu, akibat dari free trade agreement (FTA) khususnya dengan China di 2010 mengakibatkan industri baja nasional terpuruk. Akhirnya impor semakin tinggi," katanya.

Silmy Karim mengaku bersama dengan Kementerian BUMN sudah memetakan negara-negara yang melakukan inisiatif dalam melindungi industri baja nasionalnya.

Dalam rangka subsitusi impor, lanjut dia, juga akan melibatkan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian.

"Nantinya arahnya berkolaborasi dengan Mendag dan Menperin, kita lihat mana aturan-aturan yang dapat menyehatkan industri baja. Tapi bukan hanya semata-semata soal Krakatau Steel, tapi gimana industri baja nasional sehat. Krakatau Steel hanya bagian dari industri baja nasional," katanya.

Baca juga: Pengusaha minta pemerintah kendalikan impor baja
Baca juga: Kemenperin: Indonesia masih kekurangan produksi baja ringan

Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Restrukturisasi, Krakatau Steel wacanakan pelibatan PPA

Komentar