Ban, dalam ceramah yang dihadiri diplomat, staf badan-badan PBB dan dari kalangan LSM, menyatakan rezim militer harus membebaskan ikon pro-demokrasi tersebut dan memperkenalkan pembaruan lainnya untuk kebaikan rakyat negara itu.
"Saya di sini hari ini untuk mengatakan: Myanmar, anda tidak sendiri. Kami ingin bekerja dengan anda untuk Myanmar yang bersatu, damai, makmur, demokratis dan modern," kata Ban dalam ceramah di Museum Penghapusan Obat Bius di pusat perdagangan Yangon.
"Kami ingin membantu anda muncul dari kemiskinan...bekeja dengan anda agar negara anda dapat menjadi anggota masyarakat internasional yang dihormati dan bertanggungjawab," sekretaris jenderal itu mengatakan.
"Namun biarlah saya menegaskan: tidak ada perdamaian maupun pembangunan dapat berkembang cepat tanpa demokrasi dan penghormatan pada hak asasi manusia. Myanmar tidak terkecuali."
Pemimpin junta Than Shwee sebelumnya pada hari Sabtu melarang Ban untuk mengunjungi Aung San Suu Kyi, yang berada dalam penjara dan akan menghadapi pengadilan dalam kasusa seorang pria Amerika yang tak diundang berenang ke rumahnya di tepi danau Mei.
Ban sebelumnya melukiskan perlakuan menghina Than Shwee itu sebagai "sangat mengecewakan" dan mengatakan dalam pidatonya bahwa semua tawanan politik, termasuk Aung San Suu Kyi, "harus dibebaskan tanpa penangguhan".
"Tanggungjawab utama terletak pada pemerintah untuk menggerakkan negara itu ke arah cita-cita rekonsiliasi nasional dan demokrasi yang dinyatakannya," kata Ban.
Myanmar adalah satu satu dari para anggota pertama PBB yang mensahkan Deklarasi Hak Asasi Manusia-nya, katanya, tapi menambahkan: "Tentu saja bahwa komitmen itu belum sesuai dengan perbuatan. Catatan hak asasi manusa Myanmar masih merupakan masalah yang sangat memprihatinkan."
Ban juga mendesak junta untuk menjamin bahwa pemilihan yang dijanjikan pada 2010 akan berlangsung bebas dan adil.
"Pemilihan yang akan datang, yang pertama dalam 20 tahun, harus menjadi inklusif, partisipaf dan transparan jika pemilihan akan dapat dipercaya," katanya.
Rezim militer itu menolak untuk mengakui kemenangan telak Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Ki dalam pemilihan terakhir di Myanmar pada 1990.(*)
Pewarta:
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2009
