Aurael Hakim selaku Kordinator Lapangan aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat, mengatakan, sebagai organisasi masyarakat gerakan pemuda pelopor, Bhakti Kebangsaan memandang perlu untuk terus memberikan dorongan kepada pemerintah untuk melakukan berbagai perubahan.
"Bahkan, Bhakti Kebangsaan juga mengingatkan kepada Pantia Khusus (Pansus) Century di DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum, Kepolisan, Kejaksaan untuk terus bekerjasama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar tercipta pemerintahan yang bersih," katanya.
Dalam aksi itu, Aurael juga menyebutkan bahwa pihaknya memiliki empat sikap terkait 100 hari pemerintahan SBY - Boediono yang diantaranya adalah, mendukung upaya membangun pemerintahan bersih, DPR yang bersih dan aparat penegak hukum yang bersih dari makelar kasus.
Selain itu, Bhakti Kebangsaan juga menyatakan, agar pemerintah melakukan renegoisasi ACFTA (Asean- China Free Trade Agreement) dan perkuat perekonomian nasional melalui pembaruan agraria dan pembaruan strategi industrialisasi nasional.
"Perkuat kesetiakawanan nasional sosial dan program jaminan sosial masyarakat, perkuat persatuan nasional dan konsolidasi demokrasi untuk menghadapi distorsi (Involusi) transisi demokrasi, menghadapi sabotase dan demoralisasi konsolidasi demokrasi juga menjadi bagian sikap Bhakti Kebangsaan," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
