Hal ini dikatakan Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN Pusat Rachmat Santoso, SE, MPA, usai rapat kerja daerah pembangunan kependudukan dan KB 2010 di Mamuju, Selasa.
Menurut dia, rencana pembukaan klinik KB di 33 provinsi tersebut merupakan salah satu kesepakatan dalam rapat kerja nasional (Rakernas) di Jakarta beberapa bulan lalu yang dihadiri beberapa menteri termasuk Menteri Kesehatan saat itu.
Pembukaan klinik KB tersebut, kata Rachmad, juga salah satu bagian dari program peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB oleh klinik swasta maupun pemerintah.
"Dengan program penyebaran klinik KB tersebut, pemerintah provinsi bersama instansi baik kesehatan maupun BKKBN diminta melakukan tindak lanjut agar rencana pembukaan klinik KB terlaksana sesuai target nasional," katanya.
Selain itu, kata dia, pembangunan kependudukan dan KB diharapkan dapat mempercepat pencapaian sasaran MDGs, apalagi, sebagian besar indikator MDGs berkaitan dengan kesehatan, kependudukan dan KB.
Dikatakannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2010 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, BKKBN yang dulu hanya menanangani program KB nasional berubah fungsi dengan juga menangani masalah penyerasian kebijakan kependudukan.
"Melalui rakerda tersebut kami berharap seluruh mitra kerja dan pemerintah daerah lebih meningkatkan komitmen agar pelaksanaan pembangunan kependudukan dan KB dapat mencapai sasaran yang ada dalam RPJMN 2010-2014," katanya.
Dia menjelaskan, sasaran utama pembangunan kependudukan dan KB adalah kelompok warga miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah, karena mereka berpotensi menambah jumlah penduduk yang akan menjadi beban di masa mendatang.
"Kelompok penduduk tersebut diharapkan menjadi garapan utama dengan cara membagikan alat kontrasepsi gratis bagi keluarga pra sejahtera," jelasnya. (KR-ACO/R009)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
