Presiden Sheikh Sharif Sheikh Ahmed meminta Sharmarke dan para menterinya mengundurkan diri setelah mosi tidak percaya itu pada Minggu.
Sebanyak 280 anggota parlemen memberikan suara yang menyetujui pemecatan mereka, menurut mantan ketua parlemen Sheikh Aden Madobe, yang sejak itu mengundurkan diri.
"Saya mengganti perdana menteri karena mengacu pada surat dari mantan ketua parlemen, namun saya telah memerintahkan pemerintah untuk melanjutkan tugas mereka karena ketika saya berbicara dengan para pengacara, mereka mengatakan bahwa tindakan (pelengseran) itu tidak konstitusional," kata Ahmed dalam sebuah pernyataan.
Sharmarke menolak melepaskan jabatannya dan menekankan bahwa tindakan parlemen itu tidak konstitusional.
Seorang analis mengatakan, tindakan Ahmed memulihkan lagi kedudukan Sharmarke itu mungkin hanya penyelesaian sementara untuk menyatukan pemerintah sampai parlemen bisa memecat mereka secara sah.
"Itu seperti obat sakit kepala, bukan penyembuhan," kata Abdirahman Moalim Badiyow, guru besar sejarah di Universitas Mogadishu.
Kerja parlemen lumpuh tahun ini, dan banyak anggotanya tinggal di Kenya, Eropa dan Amerika karena kekhawatiran keamanan. Parlemen juga terpecah menyangkut jangka waktu tugas ketua dan kompetensinya.
Ketika parlemen melakukan pertemuan untuk pertama kali sejak Desember pada Minggu (16/5), gerilyawan Al-Shabaab menembakkan mortir ke gedung parlemen, yang menyulut pemboman balasan dari pasukan penjaga perdamaian Uni Afrika.
Sebuah kelompok hak asasi manusia menyebut jumlah korban tewas 24, sementara pertempuran mortir terus berlangsung setelah pertemuan parlemen berakhir.
"Korban tewas kini mencapai 24 dan mungkin meningkat karena pemboman mengerikan masih berlanjut. Rumah-rumah sakit Mogadishu penuh dengan korban yang terluka. Sejauh ini kami menghitung sedikitnya 58 orang cedera," kata Ali Yahin Gedi, wakil ketua kelompok Elman.
Washington menyebut Al-Shabaab sebagai sebuah organisasi teroris yang memiliki hubungan dekat dengan jaringan al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden.
Milisi garis Al-Shabaab dan sekutunya, Hezb al-Islam, berusaha menggulingkan pemerintah Presiden Sharif Ahmed ketika mereka meluncurkan ofensif mematikan pada Mei tahun lalu.
Mereka menghadapi perlawanan sengit dari kelompok milisi pro-pemerintah yang menentang pemberlakuan hukum Islam yang ketat di wilayah Somalia tengah dan selatan yang mereka kuasai.
Al-Shabaab dan kelompok gerilya garis keras lain ingin memberlakukan hukum sharia yang ketat di Somalia dan juga telah melakukan eksekusi-eksekusi, pelemparan batu dan amputasi di wilayah selatan dan tengah.
Somalia dilanda pergolakan kekuasaan dan anarkisme sejak panglima-panglima perang menggulingkan diktator militer Mohamed Siad Barre pada 1991. Penculikan, kekerasan mematikan dan perompakan melanda negara tersebut.
Sejak awal 2007, gerilyawan menggunakan taktik bergaya Irak, termasuk serangan-serangan bom dan pembunuhan pejabat, pekerja bantuan, intelektual dan prajurit Ethiopia.
Ribuan orang tewas dan sekitar satu juta orang hidup di tempat-tempat pengungsian di dalam negeri akibat konflik tersebut.
Pemerintah sementara telah menandatangani perjanjian perdamaian dengan sejumlah tokoh oposisi, namun kesepakatan itu ditolak oleh Al-Shabaab dan kelompok-kelompok lain oposisi yang berhaluan keras.
Gerilyawan muslim garis keras, yang meluncurkan ofensif sejak 7 Mei 2009 untuk menggulingkan pemerintah sementara dukungan PBB yang dipimpin oleh tokoh moderat Sharif Ahmed, meningkatkan serangan-serangan mereka.
Tiga pejabat penting tewas dalam beberapa hari sejak itu, yang mencakup seorang anggota parlemen, seorang komandan kepolisian Mogadishu dan seorang menteri yang terbunuh dalam serangan bom bunuh diri.
Selain pemberontakan berdarah, pemerintah Somalia juga menghadapi rangkaian perompakan di lepas pantai negara Tanduk Afrika itu. (M014/K004)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
