Seputih Agung (ANTARA News) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh Jumhur Hidayat meminta agar Pemerintah Arab Saudi mengubah kebijakan pengurusan paspor TKI yang harus melalui Jakarta.

"Pemusatan pembuatan paspor TKI ke Arab Saudi yang harus lewat Jakarta telah menjadikan adanya `trafficking` (perdagangan manusia) TKI dari desa ke kota," kata Jumhur ketika berdialog dengan warga Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Minggu.

Untuk menghindari "human trafficking" semacam itu, Jumhur menyebut bahwa pengurusan paspor TKI ke Timur Tengah seharusnya dapat juga dilakukan pada kantor imigrasi di daerah lain.

"Dalam kesempatan ini, kami minta ke Saudi Arabia untuk pengurusan paspor dapat dilakukan imigrasi manapun, tidak hanya di Jakarta," katanya.

Permintaan tersebut ditegaskan kembali Jumhur atas pengaduan warga yang merasa kesulitan karena aturan pengurusan paspor TKI mengharuskan mereka pergi ke Jakarta.

Padahal para calon TKI yang berasal dari daerah banyak yang tidak pernah ke Jakarta sehingga rentan terhadap penipuan dari calo TKI.

Selain itu, Jumhur mengatakan aturan yang ditetapkan Arab Saudi itu tidak menghargai kedaulatan bangsa Indonesia.

"Kalau tidak diubah, ini merupakan intervensi terhadap kedaulatan Indonesia," katanya.

BNP2TKI mengadakan Safari Ramadhan mulai tanggal 19-29 Agustus untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi para TKI di wilayah.

Safari digelar BNP2TKI dari kota Palembang, Sumatera Selatan kemudian menuju Lampung, Banten, Nusa Tenggara Barat yang berakhir di kota Mataram. (A043/K004)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010