Direktur Utama LPDB-KUMKM Kemas Danial saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Koperasi dan UKM di Manokwari, Papua Barat, Rabu, mengungkapkan, realisasi penyaluran dana bergulir bagi pengembangan KUMKM sekarang ini sudah mencapai Rp770 miliar atau 65 persen dari total dana yang dikelola yakni Rp1,18 triliun.
Sementara target penyaluran tahun ini ditetapkan 80 persen dari Rp1,18 triliun atau sekitar Rp944 miliar. "Jadi kalau sampai akhir tahun kedepan kita menyalurkan Rp400 miliar, maka target itu terlampaui," kata Kemas Danial.
Danial mengatakan, lambatnya penyaluran dana bergulir periode lalu terjadi karena sikap terlalu hati-hati dan sejak kepemimpinannya di LPDB, ia telah membuat perubahan pola kerja sehingga dana yang dikelola lembaga itu dapat disalurkan dengan baik bagi pengembangan KUMKM.
Guna mendukung kegiatannya dalam penyaluran dana bergulir, LPDB juga sudah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk mengantisipasi persoalan hukum yang kemungkinan muncul.
Dalam setahun ia menyebut ada ratusan permohonan kredit dana bergulir yang masuk ke LPDB yang kemudian diseleksi dengan mempertimbangkan kelayakan dan pemerataan dalam distribusi pinjaman lunak tersebut.
Penyerapan dana bergulir tahun ini, menurut Danial, di wilayah Jawa tertinggi Jawa Tengah yang jumlahnya mencapai Rp150 miliar, sementara di luar Jawa tertinggi Sulawesi dengan serapan sekitar Rp60 miliar.
Khusus di Sulawesi penyaluran lebih banyak melalui ventura-ventura karena ternyata lebih memudahkan bagi KUKM di daerah setempat, daripada harus mengajukan permohonan langsung ke LPDB di Jakarta.
LPDB yang menurut Danial adalah ujung tombak pengembangan KUKM, sekarang secara proaktif (jemput bola), selain menerima permohonan dari KUMKM di seluruh Indonesia.
"Harus ada pemerataan," kata Danial sembari menyampaikan harapannya kepada pemerintah daerah agar secara aktif mengidentifikasi dan membantu KUMKM di wilayahnya yang membutuhkan bantuan dana bagi pengembangannya.
Sementara menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua, Kaleb Worembai, upaya pengembangan KUMKM di Papua tidak bisa disamakan dengan di wilayah Jawa yang memiliki kondisi geografis dan infrastruktur lebih memadai.
Operasional maupun upaya pembinaan KUMKM di Papua, daerah dengan kondisi wilayah berbukit-bukit dan banyak pulau, kadang terhambat hanya karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat atau dengan kata lain daerah ini sangat tergantung kepada cuaca.
(T.S026/T010/S026)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2010
