"Langkah Pemprov Sultra menggugat PT Inco ke pengadilan karena perusahaan dianggap telah merugikan masyarakat Sultra, kita dukung," kata Syamsul Ibrahim di Kendari, Kamis.
Menurut Syamsul, kerugian masyarakat Sultra akibat kelalaian perusahaan tersebut, tidak membayar sewa tanah senilai 1 dollar AS per hektar per tahun selama puluhan tahun cukup besar.
"Perusahaan asing itu harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita masyarakat Sultra. Hanya putusan pengadilan yang bisa memaksa perusahaan itu menunaikan kewajibannya," katanya.
Keterangan serupa juga disampaikan anggota DPRD Sultra lainnya, Nursalam Lada. Menurutnya, jika selama kurang lebih 40 tahun lahan tambang nikel yang dikuasai PT Inco diberikan kepada perusahaan lain yang berminat mengeksploitasinya, masyarakat Sultra saat ini sudah bisa sejahtera dengan hasil penjualan dari produksi tambang nikel itu.
"Kalau lahan itu diserahkan kepada perusahaan lain, Pemprov Sultra tidak hanya mendapatkan hasil dari setiap penjualan produksi nikel ke luar negeri melalui retribusi, melainkan juga membuka lapangan kerja dan kesempatan berusaha lebih luas," kata politisi asal PDIP itu.
Keberadaan perusahaan tambang di suatu daerah kata Nursalam, harus memberikan efek berganda yang cukup besar. Selain membuka kesempatan kerja, juga memberi peluang usaha bagi masyarakat, terutama yang bermukim di sekitar lokasi industri tambang.
"Warga yang tidak bisa terserap menjadi buruh atau karyawan di perusahaan bisa membuka kios yang menyediakan berbagai kebutuhan buruh atau karyawan perusahaan," katanya.
Karena sikap perusahaan yang menelantarkan konsensi lahan yang dikuasainya melalui kontrak karya sejak tahun 1968, kata dia, Pemprov dan masyarakat Sultra tidak memperoleh apa-apa.
"Makanya sangat wajar kalau Pemprov menuntut ganti rugi lewat jalur hukum kepada perusahaan itu. Apalagi rencana Pemprov Sultra mendapat respons positif dari presiden" katanya. (ANT-227/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2010
