CSIS paparkan cara Indonesia jadi negara berpendapatan tinggi

CSIS paparkan cara Indonesia jadi negara berpendapatan tinggi

Tangkapan layar Ketua Dewan Direksi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Foundation Djisman Simanjuntak dalam webinar bertajuk "50 Tahun Nalar Ajar Terusan Budi" di Jakarta, Rabu (4/8/2021). ANTARA/Sanya Dinda

Pemerintah perlu memperkecil peranan di sektor pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang telah bisa didistribusikan oleh pelaku usaha swasta
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Direksi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Foundation Djisman Simanjuntak mengatakan pendapatan per kapita Indonesia harus tumbuh rata-rata 4,86 persen per tahun selama 24 tahun agar menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, Indonesia membutuhkan banyak investasi yang membawa teknologi baru.

"Untuk investasi datang, kita butuh keterbukaan yang dibarengi dengan peningkatan kapasitas dan fasilitasi," kata Djisman dalam webinar bertajuk "50 Tahun Nalar Ajar Terusan Budi" di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kepala Bappenas harapkan RI kembali ke kelas menengah atas pada 2022

Indonesia, menurutnya, harus terbuka terhadap kerja sama dengan negara lain. Namun, keterbukaan ini mesti dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat dengan meningkatkan modal sosial dan pendidikan masyarakat Indonesia terlebih dahulu.

Djisman juga memandang Indonesia perlu melakukan revolusi kewirausahaan dengan mengarahkan lulusan perguruan tinggi untuk membangun bisnis yang berbasis ilmu pengetahuan.

Di samping itu, lanjutnya, pemerintah perlu memperkecil peranan di sektor pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang telah bisa didistribusikan oleh pelaku usaha swasta.

Ia mencontohkan dahulu Pemerintah Inggris mengambil alih pengolahan gas dan air dari pelaku usaha swasta yang enggan mendistribusikan kedua SDA tersebut.

"Kebanyakan teknologi saat ini telah bisa dibagi-bagi, dalam ini, negara tidak perlu hadir dalam bentuk perusahaan negara. Tinggalkan itu pada kompetisi tapi pagari dengan peningkatan kapasitas," ucapnya.

Pemerintah hanya perlu meningkatkan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar bisa bersaing dengan pelaku usaha swasta yang lebih besar. Di samping itu, pemerintah juga perlu menyediakan jaring pengaman sosial, serta memastikan korupsi tidak terjadi.

"Dalam masa transformasi kecepatan tinggi, korupsi adalah penghalang yang luar biasa. Karena itu, pendekatan yang kita pakai lewat KPK tidak cukup, kita butuh pendekatan sistemik untuk menghadapi korupsi besar," imbuhnya.

Baca juga: Bambang Brodjonegoro: Indonesia harus jadi negara maju pada 2045
Baca juga: Sri Mulyani ungkap empat kunci RI keluar dari jebakan kelas menengah


Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Brunei pimpin ASEAN 2021, prioritaskan kesejahteraan kawasan

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar