Jakarta (ANTARA News) - Rencana privatisasi atau penawaran saham perdana (IPO) PT Krakatau Steel (KS), harus dihentikan, bukan ditunda agar penguasaan BUMN strategis oleh pihak asing seperti kasus Indosat tidak terulang lagi.

Demikian antara lain kesimpulan panel diskusi "Menggugat IPO Krakatau Steel" yang diadakan BUMN Watch, di Jakarta, Senin.

Bertindak sebagai pembicara antara lain pengamat BUMN/mantan Sekretaris Meneg BUMN, Richard Claproth, pengamat pasar modal Yanuar Rizki, Firdaus Ilyas (ICW), Ketua Umum Serikat Pekerja PT Krakatau Steel, Arief Purnomo dan Ketua Umum BUMN Watch, Naldy Nazar Haroen.

Menurut Richard Claproth, kalau BUMN-BUMN strategis suatu negara dikuasai oleh asing, maka akan rusaklah negara itu.

Keberadaan BUMN strategis harus dikuasai Negara, karena BUMN tersebut bisa membuat negara yang bersangkutan bangkit dari keterpurukannya, ucap Richard.

Menurut dia, IPO PT KS harus dihentikan. Jika Krakatau Steel memerlukan dana pengembangan, justru Meneg BUMN harus bisa meyakinkan Menteri Keuangan, bahwa BUMN ini harus diberikan suntikan dana, bukan dengan IPO.

"Kok lucu, untuk Bank Century yang asetnya tak sebanding dengan PT KS, pemerintah mau menggelontorkan dana Rp6,7 triliun, sementara untuk pengembangan PT KS cuma Rp2,5 Triliun tidak bisa?" tanyanya.

Sementara itu menurut Yanuar Rizki, menjual Saham PT KS sama saja menyerahkan nasib BUMN tersebut ke "macan".

Seyogianya pemerintah belajar ke banyak negara yang memiliki BUMN. Di banyak negara, BUMN harus menjadi penyerap kelebihan likuiditas perbankan dan dana yang menumpuk di pasar modal, bukan justru menjual sahamnya ke pasar modal.

Dengan menjual saham BUMN ke pasar modal, maka konsep pengembangan BUMN sebagai agen pembangunan dan untuk sebesar-besarnya manfaat bagi bangsa dan negera menjadi tak jelas, dan inilah yang harus dijelaskan Meneg BUMN maupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Jelaskan transmisi kebijakan moneter sejelas-jelasnya kepada rakyat. Bahwa setiap kebijakan yang dilakukan, utamanya menyangkut BUMN tujuannya benar semata untuk mensejahterakan rakyat. Jika langkah IPO yang diambil, pemerintah harus mampu menjamin, pasar benar-benar tertib. Proses IPOnya harus benar, tidak seperti proses IPO PT KS yang menurut saya sangat tidak benar," tegas Yanuar Rizki.

Pendapat ini didukung oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), karena menurut Firdaus Ilyas, kasus lepasnya sebagian besar saham PT Indosat sungguh sangat menyakitkan hati bangsa ini. Kejadian seperti ini tak boleh terulang kembali.

Ketua Umum Serikat Karyawan Krakatau Steel, Arief Purnomo mengakui dalam proses IPO di PT KS tak ada gejolak, namun dia setuju jika ketidakbenaran dalam kasus IPO PT KS ini bisa diungkap ke publik.

Menurut dia Serikat Karyawan Krakatau Steel akan berada di garis terdepan untuk menolak ketidakbenaran.

Sementara Naldy Nazar Haroen menegaskan, BUMN Watch telah mendesak Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) segera turun tangan untuk mengungkap proses IPO KS tersebut serinci mungkin dan menyampaikannya ke publik.

Ia juga mendesak Komite Pembarantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan dan penyidikan, mengingat BUMN Watch menduga, dalam proses privatisasi PT KS telah terjadi konspirasi yang berpotensi merugikan negara dalam kebijakan penetapan harga saham perdana PT KS sebesar Rp850 per saham.

Kendati Meneg BUMN telah membentuk Tim Independen yang bertugas melakukan evaluasi atas proses IPO PT KS, BUMN Watch menilai, komponen bangsa di luar Tim Independen, tak boleh berdiam diri, harus ikut melakukan pengawasan, tegas Naldy. (*)

(T.F004/B012/R009)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010