Bentuk dukungan dan bantuan pemerintah pusat yang dibutuhkan berupa akses listrik dan jaringan internet yang berkualitas, kata Teras Narang melalui rilis usai mengikuti Rapat Komite I DPD RI dengan sejumlah pemerintah daerah di Jakarta, Rabu.
"Salah satu daerah yang perlu dibantu merealisasikan digitalisasi layanan publik itu, yakni Provinsi Kalimantan Tengah. Di provinsi itu memang perlu akses listrik dan jaringan internet," tambahnya.
Baca juga: Teras Narang tegaskan IKN bukan hanya untuk masyarakat di Kalimantan
Menurut Gubernur Kalteng Periode 2005-2015 itu, pusat data dan integrasi pelayanan publik berbasis digital di bawah koordinasi pemerintah pusat diharapkan cepat terealisasi dengan solusi untuk beragam tantangan yang ada.
Teras mengatakan di tengah era disrupsi dan berkembangnya ekonomi digital seperti sekarang ini, maka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan sebuah keharusan yang harus direalisasikan.
"Momen pandemi seperti sekarang ini pasti memberi hikmah percepatan digitalisasi pelayanan publik. Jadi, kami mendorong pemerintah daerah bisa merealisasikannya. Tentunya pusat harus membantu," ucapnya.
Baca juga: Teras Narang minta masyarakat taat hukum sikapi EM
Komite I DPD RI mengadakan diskusi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam diskusi itu terungkap masih terdapat banyak aplikasi yang belum terintegrasi sepenuhnya dengan pemerintah pusat.
Teras menyatakan dalam diskusi itu terungkap perlunya transformasi digital dengan pembenahan pada proses bisnis sehingga ada integrasi yang terbangun, termasuk, perlu manajemen perubahan untuk menghadapi berbagai tantangan terkait penerapan SPBE, baik soal kualitas sumber daya manusia (SDM) hingga penerbitan regulasi.
"Itu baru sejumlah masalah yang ditemukan tiga provinsi, dan saya yakin terjadi pula di daerah lain. Apalagi, ada perbedaan kualitas SDM di berbagai daerah yang mesti disadari sebelum menerapkan SPBE," kata dia.
Baca juga: Teras Narang: Saatnya meninjau kembali rencana tata ruang nasional
Menurut senator asal Kalimantan Tengah itu, perlu suatu lompatan besar yang harus diambil agar ketertinggalan maupun kesenjangan kualitas SDM dapat terintegrasi baik dalam sistem pemerintahan berbasis digital.
"Belum lagi soal pemerataan akses internet yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini. Itulah kenapa perlunya dukungan pemerintah pusat kepada daerah dalam merealisasikan percepatan digitalisasi pelayanan publik," demikian Teras Narang.
Pewarta: Kasriadi/Jaya Wirawana Manurung
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
