Padang (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Suwirpen Suib menemukan data masyarakat penerima bantuan seperti program keluarga harapan yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak akurat.

"Kita minta data ini diperbaiki karena pandemi ini banyak warga yang dulunya berkecukupan namun jatuh miskin," kata dia saat reses di Kota Padang, Rabu.

Baca juga: Konsumsi rokok mempengaruhi pemenuhan gizi keluarga penerima bansos

"Ini menjadi sorotan karena dikeluhkan oleh masyarakat. Banyak bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran, ke depan kita mendorong unsur terkait bisa memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," kata dia.

Menurut dia, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus sering dievaluasi dengan kondisi waktu ke waktu, jika dulunya tergolong mampu sekarang bisa saja hidup dibawah garis kemiskinan.

Baca juga: Hoaks! Daftar penerima BLT UMKM Rp1,2 juta pada Januari

Menurut dia jika tidak diperbaharui maka yang dapat bantuan itu itu saja, bahkan ada juga yang dahulu nya kurang mampu sekarang mampu, tentu itu harus dikeluarkan dari DTKS.

"Banyak bantuan-bantuan tidak tepat sasaran sekarang. Tidak hanya PKH namun juga bantuan pemerintah berbentuk sembako, bahkan akses permodalan pemulihan ekonomi masyarakat," katanya.

Baca juga: Mukomuko usulkan penambahan calon penerima bantuan sosial

Dia berharap petugas pendataan DTKS benar-benar bekerja dengan objektif dan terjun langsung ke lapangan, agar orang-orang yang masuk memang layak untuk mendapatkan program bantuan pemerintah, jangan ada pertimbangan hanya untuk orang-orang terdekat saja.

"Kita mendorong seluruh unsur terkait untuk melakukan pengawasan berlapis agar pendataan dan penyaluran bantuan berjalan optimal, " tegasnya.

Baca juga: Kemenkes alokasikan Rp46,464 triliun untuk PBI tahun depan

Sementara Ketua RT 01 Kelurahan Pampangan XX Yeni mengatakan banyak masyarakat ingin masuk dalam DTKS dan mendapatkan bantuan-bantuan pemerintah.

Menurut dia rata-rata masyarakat di sini bekerja sebagai buruh harian lepas, taraf hidup pun berada pada garis kemiskinan.

Semoga dengan kedatangan Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib memberikan harapan bagi masyarakat Pampangan untuk mendapatkan bantuan-bantuan.

Baca juga: Menpan RB: ASN tidak termasuk kriteria penerima bantuan sosial

Ia menyebutkan RT 01, baru 20 yang terdaftar sedangkan hampir seluruh warga sangat membutuhkan bantuan PKH.

"Di Kelurahan Pampangan Nan XX, ada sekitar 300 warga penerima bantuan PKH, beberapa masyarakat juga telah didaftarkan melalui aplikasi daring, diharapkan ada penambahan pada penyaluran bantuan di waktu berikutnya," katanya. ***3***

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2022