"Selain memeriksa langsung ke lapangan, jembatan-jembatan maupun gedung-gedung itu sebaiknya ditempatkan monitor berteknologi tinggi yang dapat memberikan informasi secara dini kekuatan dan daya tahannya," kata Ketua Umum PII Said Didu kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Menurut Said, dengan audit secara berkala maka jembatan yang merupakan infrastruktur vital dan bangunan tinggi dapat diketahui apakah sudah mengalami kerusakan, masih layak atau tidak untuk digunakan.
Ia menjelaskan dengan pemeriksaan tersebut maka musibah seperti ambruknya jembatan Kutai Kartanegara tidak terjadi lagi atau minimal dapat diantisipasi.
"Kita sangat prihatin jembatan yang sangat penting dalam mendukung perekonomian masyarakat di Kalimantan Timur runtuh," ujarnya.
Said menambahkan ada tiga kemungkinan penyebab runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara, yaitu kesalahan desain, pembangunan yang tidak mengikuti desain, atau operasional jembatan yang tidak mengikuti prosedur.
"Saat ini semua pihak terkait seakan tidak ada yang bertanggung jawab. Bahkan cenderung saling lempar tanggung jawab," ujar mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini.
Menurut Said, sejak Zaman Orde Baru hingga tahun 1995 audit terhadap jembatan dan gedung-gedung yang menggunakan biaya APBN selalu dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
"Namun di atas tahun 1995 BBPT sudah tidak lagi digunakan untuk mengaudit kondisi infrastruktur," ujarnya.
Padahal diutarakan Said, kalangan BPPT merupakan tenaga-tenaga profesional di bidangnya dan tidak memiliki tendensi apa pun terhadap proyek-proyek infrastruktur.
Ia menambahkan bahwa pada prinsipnya fasilitas infrastruktur yang digunakan publik harus lebih mengutamakan keselamatan.
"Ini menyangkut nyawa manusia. Untuk itu pemerintah jangan asal membangun tapi tidak memperhatikan aspek keselamatan," ujarnya.
(R017/A011)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
