Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun sistem terintegrasi sebagai salah satu instrumen untuk memastikan laporan keuangan daerah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Dengan kompleksitas yang besar setidaknya ada faktor kunci sukses," kata Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat saat menjelaskan rahasia DKI dapat opini WTP lima kali berturut-turut dalam podcast "Rabu Belajar" di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, sistem tersebut mengintegrasikan sistem pendataan aset dengan sistem keuangan dan sistem belanja daerah termasuk yang menggunakan transaksi non tunai.

Dengan begitu, arus keluar-masuk anggaran memiliki korelasi dengan aset yang ada.
"Sehingga ini jadi kontrol, belanja 10 maka di sistem aset muncul 10," katanya.

DKI Jakarta sejak 2017 hingga 2021 meraih opini WTP dari BPK atau opini tertinggi dari badan berwenang itu.

Sedangkan pada 2010, laporan keuangan DKI mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian 2011-2012 meraih opini WTP dan pada 2013 hingga 2016 kembali meraih WDP.

Baca juga: DKI raih WTP untuk laporan keuangan 2021
Baca juga: DKI dapatkan opini WTP dari BPK untuk tahun 2020


Ia menyebutkan, WDP diraih karena saat itu belum ada sistem terintegrasi sehingga pencatatan aset DKI belum memadai.

"Saat itu kami belum membangun sistem informasi aset yang memudahkan kami menjaga keseluruhan aset," katanya yang menambahkan hingga saat ini, DKI Jakarta memiliki total aset Rp520 triliun.

Syaefuloh menambahkan, pihaknya memiliki kompleksitas dalam penyusunan laporan keuangan daerah karena APBD yang besar, yakni sekitar Rp80 triliun serta mengkonsolidasikan kinerja dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga level kecamatan dan kelurahan.

Meski penghitungan sama dengan pemerintah daerah lain, namun perbedaannya adalah dari sisi anggaran dan konsolidasi dari level provinsi hingga kelurahan.

Selain membangun sistem terintegrasi, ia juga mengungkapkan, komitmen dan regulasi yang kuat juga mendorong capaian WTP.

Tak hanya itu, kata dia, adanya penilaian dan hukuman terkait kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga berperan memaksimalkan laporan keuangan WTP.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2022