Palu (ANTARA) -
Bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) dan bantuan sosial tunai sembako hingga kini sudah tersalurkan kepada 90 persen keluarga sasaran di Provinsi Sulawesi Tengah, kata Dinas Sosial Sulteng.
 
"Penyaluran bantuan sosial (bansos) ini terus menunjukkan progres yang baik. Kami meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis kabupaten/kota terus melakukan pemantauan lapangan," kata Kepala Dinas Sosial Sulteng Siti Hasbiah yang dihubungi di Palu, Rabu.
 
Ia menjelaskan dalam perjalanannya pemerintah mengeluarkan kebijakan menambah kuota penerima BLT BBM dan bansos tunai sembako di Sulteng yang sebelumnya berjumlah 209.888 keluarga penerima manfaat (KPM) setelah menjadi 214.048 KPM dan dilakukan pemutakhiran ulang menjadi 241.937 keluarga sasaran.
 
Yang mana, dari realisasi itu jumlah sudah tersalurkan kurang lebih 194.058 penerima manfaat di 13 kabupaten/kota di provinsi tersebut untuk penyaluran tahap pertama.
"Sekitar 47.879 KPM yang belum terbayar segera diselesaikan prosesnya oleh PT Pos Indonesia melalui Kantor Pos di daerah masing-masing," ujar Hasbiah.

Baca juga: PT Pos Sulteng: 87.689 KPM telah menerima BLT BBM-sembako

Baca juga: Pengamat: Penyaluran BLT BBM bersubsidi harus tepat sasaran


Dari data yang dilaporkan, sejumlah kabupaten justru melampaui presentasi realisasi sementara provinsi.
Daerah dengan tingkat presentasi di atas 90 persen yakni Kabupaten Banggai Kepulauan 97 persen, Poso 94 persen, Tolitoli 93 persen, Banggai 92 persen, Buol 91 persen.
 
"Kota Palu, Donggala dan Parigi Moutong masing-masing 95 persen. Hingga kini belum ada temuan gagal bayar, semua berjalan normal," ucap Hasbiah.
 
Ia mengemukakan, proses penyaluran bansos kepada penerima manfaat dilakukan dengan tiga metode, metode pertama mendatangi rumah keluarga sasaran dikhususkan bagi kelompok rentan antara lain disabilitas, warga lanjut usia (lansia) dan orang sakit.
 
Lalu, metode selanjutnya berbasis komunikasi atau pelayanan bagi warga yang berada di wilayah terjauh dan terpencil, kemudian penyaluran di Kantor Pos diatur sesuai jadwal masing-masing desa/kelurahan dan kecamatan.
 
"Penjadwalan penyaluran dimaksudkan supaya tidak terjadi antrean panjang serta memudahkan petugas Kantor Pos melayani warga," demikian Hasbiah.*

Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin lakukan kunjungan kerja ke Kalbar dan Jateng

Baca juga: Yogyakarta dapat tambahan 3.644 KPM BLT BBM

Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022