Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, Susiwijono menjelaskan pemerintah terus memberikan berbagai pelatihan untuk menciptakan talenta digital mulai dari skilling, re-skilling dan up-skilling.
Beberapa program pun telah dijalankan, seperti Program Kartu Prakerja hingga Program Literasi Digital dan Sea Labs Indonesia bagi talenta digital baru.
Selanjutnya, pemerintah telah mendirikan Pusat Industri Digital Indonesia 4.0 (PIDI) yang memiliki lima pilar dan fungsi layanan transformasi yang meliputi Showcase Center, Ecosystem Industri 4.0, Capability Center yang dilengkapi LSP, Pusat Pendampingan serta Rekayasa dan Kecerdasan Intelektual.
Terkait para pemangku kepentingan dalam PIDI 4.0 berasal dari berbagai kalangan yang memiliki perannya masing-masing seperti industri, penyedia teknologi, penyedia layanan, start up dan accelerator, Lembaga Penelitian dan Akademisi, Lembaga Keuangan, dan Pemerintah.
Dalam praktiknya, penyedia teknologi dapat memberikan solusi dasar/platform yang terkait dengan Industri 4.0, kemudian penyedia layanan memberikan layanan yang diperlukan seperti penilaian, pelatihan, dan integrasi sistem.
Start up dan accelerator diharapkan mampu menyediakan jasa yang dibutuhkan industri dalam bertransformasi ke industri 4.0. Lembaga Penelitian dan Akademisi sebagai mitra kolaborasi dalam menemukan solusi pain point perusahaan.
Dari segi finansial dan regulasi, lembaga keuangan berperan strategis dalam memberikan insentif pendanaan untuk investasi awal. Dan di sinilah peran pemerintah untuk menyiapkan instrumen pendukung, infrastruktur dalam pelaksanaan operasional PIDI 4.0 dan kebijakan terkait industri 4.0 di Indonesia.
Program Making Indonesia 4.0 berfokus pada 7 sektor industri utama yaitu makanan-minuman, tekstil, otomotif, kimia, elektronik, alat kesehatan, serta farmasi yang diharapkan akan memberikan kontribusi sebesar 70% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) industri, 65% ekspor industri, dan 60% tenaga kerja industri Indonesia.
Program ini telah diluncurkan pada tahun 2018 oleh Presiden Joko Widodo dan ditetapkan sebagai salah satu agenda nasional bangsa dan Kementerian Perindustrian ditunjuk sebagai leading sector.
Melalui program ini Indonesia bercita-cita untuk masuk jajaran 10 besar ekonomi dunia pada 2030 serta sebagai salah satu upaya dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui akselerasi transformasi Indonesia 4.0.
Baca juga: MPR: Ekonomi digital Indonesia harus adaptasi hadapi perubahan global
Baca juga: Aplikasi digital Muamalat proses transaksi Rp46 triliun selama pandemi
Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022
