Urusan reforma agraria ini menjadi syarat wajib untuk bisa mendorong peningkatan produksi apapun komoditasnyaJakarta (ANTARA) - Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah menyatakan penerapan kebijakan reforma agraria secara tepat merupakan fondasi penting bagi meningkatkan produktivitas berbagai komoditas pertanian yang diperlukan untuk mengantisipasi potensi krisis pangan.
"Urusan reforma agraria ini menjadi syarat wajib untuk bisa mendorong peningkatan produksi apapun komoditasnya," kata Said Abdullah kepada Antara di Jakarta, Kamis.
Said Abdullah menyayangkan bila pelaksanaan reforma agraria hanya diterapkan bila ujungnya hanya penyerahan sertifikasi lahan.
Padahal, lanjutnya, penguatan akses terhadap aset lahan serta berbagai langkah penataan latar juga merupakan hal penting.
"Pemaknaan soal reforma agraria itu harusnya juga pada aspek pemanfaatan sumber agraria tadi," kata Said.
Selain itu, ujar dia, reforma agraria yang penting bagi produktivitas pertanian juga dinilai menjadi basis kebijakan yang relevan terutama mengingat masih kerap terjadinya konversi lahan pertanian di beragam daerah.
Sementara akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi mengatakan perlunya kebijakan khusus untuk petani guna mengapresiasi produktivitas pertanian dalam negeri di tengah ancaman krisis pangan global dan krisis energi yang menyebabkan kenaikan bahan bakar dan pupuk.
"Oleh sebab itu pemerintah harus memberikan skema khsusus bagi petani, terkait dengan policy khusus petani," kata Gandhi saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (10/9).
Dia mengatakan hal tersebut lantaran kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan pencabutan subsidi pupuk yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak langsung pada harga pokok produksi (HPP) pertanian yang akan meningkat.
Terkait produktivitas pertanian Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah meminta agar lumbung pangan atau food estate di sejumlah wilayah dikembangkan lebih maksimal untuk meningkatkan produktivitas hasil tani, kata Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.
“Cadangan lahan kita di Kalimantan, di Sumatera Utara, di Papua, di Maluku harus jadi bagian-bagian strategi kita dan di sana Presiden mengarahkan food estate agar bisa dilakukan lebih maksimal,” kata Mentan usai rapat dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/10).
Pemerintah sedang mengembangkan kawasan food estate di berbagai daerah, di antaranya, di Kalimantan Tengah, di Sumatera Utara, di Nusa Tenggara Timur, di Papua dan di Maluku.
Syahrul mengatakan pengembangan lumbung pangan hingga saat ini masih cukup baik. Dia mencontohkan di Kalimantan Tengah, lumbung pangan dapat meningkatkan produksi panen hampir dua kali lipat.
“Saya tanggung jawab food estate ini cukup bagus, yang tadinya lahan eksisting kita di bawah 3 ton hasilnya, di Kalimantan sekarang 4-5 ton. Itu contohnya, jangan berpikir memang lahan di Kalimantan itu yang gambut, payau, agak asin, PH-nya sangat rendah. Sama dengan lahan yang di Jawa, begitu intervensi, begitu jadi, itu membutuhkan proses,” kata dia.
Baca juga: MPR: Reforma agraria harus menyasar masyarakat yang butuh lahan
Baca juga: Komite Reforma Agraria Sumsel dukung pemberantasan mafia tanah
Baca juga: Menteri ATR/BPN minta GTRA bantu warga kepastian hukum lahan
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2022
