Di halaman kantor pos, Presiden melihat langsung penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. Pada kesempatan itu juga Presiden menyampaikan untuk BLT BBM sampai hari ini telah tersalurkan 99,7 persen.
“Tinggal tersisa sedikit karena lokasi penyaluran yang sulit. Tapi terus kita sisir,” kata Presiden yang didampingi Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.
Kemudian untuk BSU sudah tersalurkan 71,6 persen, atau Rp5,56 triliun. Sisanya akan terus dikebut penyalurannya dan diharapkan dengan bantuan ini konsumsi masyarakat bisa terjaga dan daya beli ikut terjaga.
“Diharapkan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bagi di daerah dan negara kita,” imbuhnya.
BLT BBM adalah bantuan sosial (bansos) sebagai pengalihan subsidi dan kompensasi atas kenaikan harga BBM. Sesuai namanya, bantuan berwujud uang tunai sebesar Rp600.000. Mereka yang berhak menerima adalah masyarakat miskin dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah penerima BLT BBM mencapai 20,65 juta keluarga di seluruh Indonesia.
BSU adalah bansos untuk para pekerja. Jumlahnya juga Rp600.000. Target penerima seluruhnya 12,8 juta pekerja. Syaratnya, gaji pekerja tidak lebih dari Rp3,5 juta per bulan selain ber-KTP Indonesia dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan setidaknya hingga Juli 2022.
Pada kesempatan itu juga Presiden menjawab hal inflasi. Mengendalikan inflasi adalah tanggung jawab Bank Indonesia (BI) dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga pinjaman (BI rate). Namun Pemerintah di segala tingkatan yang juga berkoordinasi dengan BI melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus mengambil kebijakan yang diperlukan, seperti menjaga kelancaran arus barang dan jasa.
“Di antaranya dengan menutup selisih kenaikan ongkos transportasi dari APBD, sehingga bisa mengurangi kenaikan harga barang dan jasa,” jelas Presiden. Dari APBD, dana untuk menutupi itu bisa diambilkan dari pos belanja tidak terduga dan 2 persen dari dana transfer umum.
Kemudian dari kunjungan dan pengecekannya ke Pasar Klandasan, menurut Presiden, saat ini di Balikpapan hanya satu komoditas yang harganya naik.
Faktor cuaca yang sedang banyak hujan diduga pedagang sebagai satu faktor penyebab.
Sebelumnya pada kesempatan terpisah penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) dirincikan oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. Penyaluran BSU telah masuk tahap ke-6 dengan total Rp5,5 triliun atau sekitar 71,64 persen. Penyaluran melalui bank-bank milik negara (Bank Himbara, seperti Bank Mandiri, BNI, BTN, bagian dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN) dan PT Pos Indonesia.
“Pekerja yang tidak punya rekening di bank milik negara, akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia,” jelas Menteri Ida.
Menaker juga memastikan dana sudah siap di Kantor Pos daerah masing-masing untuk kemudian disalurkan dalam dua hari ke depan. Targetnya paling lama hingga dua minggu mendatang penyaluran BSU sudah tuntas,
“Awal November insya Allah sudah tersalur semua ke seluruh Indonesia. Yang tidak punya rekening Bank Himbara akan menerima melalu Pos Indonesia,” ujarnya.
Di Kaltim, data penerima BSU seluruhnya mencapai 393.819 pekerja. Saat ini sudah tersalurkan kepada 251.300 pekerja atau sekitar 63,81 persen.
Pemerintah menyediakan anggaran untuk BSU hingga Rp8,8 triliun. Disalurkan kepada 12,8 juta pekerja yang telah memenuhi syarat dari sebelumnya 14,6 juta jiwa. Data tersebut berasal dari BPJS Ketenagekerjaan, yaitu peserta BPJS Ketenagekerjaan yang aktif sampai bulan Juli 2022. ***
Baca juga: Presiden Jokowi bagikan bansos kepada para pedagang di Pasar Klandasan
Baca juga: Presiden: Pemerintah pusat dan pemda terus bergerak kendalikan inflasi
Baca juga: Presiden minta penerima manfaat tak ragu pakai bansos untuk gizi anak
Pewarta: Novi Abdi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
