Legislator sebut jalur sepeda bukan lagi program prioritas DKI

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli mengatakan pengembangan jalur sepeda bukanlah lagi menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusul dilakukannya revisi alokasi anggaran untuk jalur sepeda menjadi Rp7,5 miliar.

"Jadi arahnya saya lihat Pemprov DKI tidak lagi menempatkan pengembangan jalur sepeda sebagai program prioritas. Karena tidak ada anggaran untuk perluasan jalur sepeda," ucap Taufik Zoelkifli saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Dia menyayangkan hal tersebut, karena saat ini makin banyak warga menggunakan sepeda di mana yang akan bermanfaat untuk kesehatan masyarakat dan pengurangan emisi gas karbon, seperti yang dilakukan kota-kota besar dunia.

"Strategi kota-kota besar dunia ke arah pengembangan jalur sepeda. Dan kalau Jakarta menghentikan program tersebut, itu artinya kemunduran," ucap dia.

Berkurangnya perhatian atas jalur sepeda juga disayangkan oleh Direktur Eksekutif organisasi Ruang Jakarta (Rujak) Center for Urban Studies Elisa Sutanudjaja yang menyebut transisi penggunaan moda transportasi umum dan non-motor adalah suatu keharusan demi mewujudkan kota lestari, bahkan menurutnya transisi penggunaan kendaraan non bermotor itu seharusnya sudah dilakukan sejak 20 tahun lalu.

"Tidak ada kota yang lestari ketika kendaraan pribadi menang, meracuni udara dan menjajah ruang," tulis Elisa dalam akun twitternya @elisa_jkt, di Jakarta, Rabu (16/11).

Padahal, kata Elisa, jalur sepeda di Jakarta masih cukup minim jika dibandingkan dengan total panjang jalan untuk kendaraan lainnya di Jakarta.

"Jalur sepeda terproteksi cuma 40 kilometer dari total panjang jalan Jakarta sepanjang 6.700 kilometer. Satu persen aja enggak nyampe. Totalnya yang dengan yang cat doang sekitar 300 kilometer, enggak sampai lima persen total jalan. Tapi buat sebagian orang, jalur sepeda kayak kayak jadi penyebab kemacetan," ujar Elisa menambahkan.

Sebelumnya, anggota Komisi Bidang Perekonomian (B) Taufik Zoelkifli mengungkapkan bahwa dalam keputusan akhir pada rapat evaluasi anggaran di tingkat komisi, anggaran untuk program lajur sepeda direvisi jadi Rp7,5 miliar.

Taufik menjelaskan bahwa anggaran yang dimulai pada periode kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan itu, mengalami penyesuaian dalam putusan rapat Komisi B menjadi Rp7,5 miliar dari usulan sebesar Rp38 miliar.

"Rapat terakhir Komisi B, merevisi anggaran untuk lajur sepeda. Walaupun turun jauh ya, tapi alhamdulillah diputuskan bahwa lajur sepeda mendapatkan anggaran Rp7,5 miliar," kata Taufik.

Dia merinci, anggaran Rp7,5 miliar itu nantinya akan diperuntukkan untuk tiga kegiatan yakni Rp2 miliar untuk mengevaluasi lajur sepeda yang sudah ada, kemudian Rp500 juta untuk sosialisasi hasil evaluasi yang akan dibagi untuk masing-masing kota madya sebesar Rp100 juta.

"Sedangkan Rp5 miliar lagi untuk optimalisasi tindak lanjut dari hasil evaluasi ke seluruh Jakarta. Jadi lajur-lajur yang berbahaya dipindahkan rutenya atau diberi pengaman yang sesuai," ucapnya.