"Mereka menjadi sasaran untuk kepesertaan program Keluarga Berencana (KB) dengan menjadi akseptor KB. Khususnya dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Edy Muhammad di Yogyakarta, Rabu.
Menurut Edy, dari sekitar 36.000 pasangan usia subur (PUS) di Kota Yogyakarta baru sekitar 54 persen di antaranya yang menjadi peserta KB aktif sehingga kepesertaan KB perlu terus ditingkatkan melalui berbagai upaya.
Dengan mengikuti program KB, Edy mengatakan keluarga bisa mengatur atau merencanakan kehamilan, mengatur jarak kehamilan sehingga kondisi kesehatan ibu dan bayi yang dikandung pun akan lebih baik.
Baca juga: BKKBN-Kemendes sinergi berdayakan masyarakat di kampung KB Yogyakarta
Baca juga: PUS ikuti KB aktif di Yogyakarta berkurang dari 70 jadi 66,6 persen
"Tumbuh kembang anak juga semakin baik dan kasus stunting bisa diturunkan," katanya yang menyebut pada 2022 angka stunting di Kota Yogyakarta mencapai 10,8 persen.
Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Edy mengatakan akan dilakukan program bakti sosial rutin setiap bulan untuk pelayanan KB, baik untuk akseptor baru atau akseptor lama yang ingin mengubah metode KB dan kebutuhan lain.
"Kami juga menyiapkan bakti sosial pelayanan KB pada momentum-momentum tertentu sehingga mampu meningkatkan kepesertaan KB aktif," katanya.
Pada 2023, Kota Yogyakarta menargetkan tambahan 1.275 akseptor KB untuk jenis IUD, KB implan 304 akseptor, metode operasi wanita (MOW) 63 akseptor, dan metode operasi pria (MOP) tujuh akseptor.
Khusus untuk MOW dan MOP, Kota Yogyakarta juga menyediakan insentif dengan nilai total Rp1 juta bagi akseptor baru, terdiri dari Rp300.000 untuk jatah hidup dan Rp700.000 untuk pemulihan.*
Baca juga: Angka kehamilan di Yogyakarta stabil selama pandemi COVID-19
Baca juga: Peserta KB pria Yogyakarta dapat insentif Rp1 juta
Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
