Hidayat Nur Wahid dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, menyatakan komitmen tersebut harus menjadi pendekatan Indonesia dalam menghadapi dinamika setelah terjadinya bencana gempa bumi di Jayapura maupun peristiwa yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Nduga.
"Salah satu pintu besar untuk masuk merealisasikan semua itu adalah melalui jalur pendidikan," katanya.
Ia menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional "Urgensi Pendidikan Tinggi dan Tantangan Masa Depan Papua Setelah Otsus Perubahan" yang diselenggarakan di Jayapura, Papua, Rabu.
Acara itu juga digelar bersamaan dengan peluncuran dan pelantikan rektor serta pejabat struktural Universitas Papua Madani Jayapura.
Hidayat menyambut baik terus berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan di Papua.
Menurut anggota Komisi VIII DPR RI itu, masyarakat Papua patut bersyukur bahwa pemerintah Indonesia dan DPR sangat memperhatikan pendidikan di Papua.
Hal itu tercermin dalam perubahan UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang disahkan beberapa waktu lalu, tercantum beberapa poin penting mengenai peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan di Papua.
Pada pasal 34, dana Otsus Papua dinaikkan menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional per tahun dan akan dibayarkan sampai tahun 2041 dengan jumlah diperkirakan sebesar Rp234,6 triliun.
Jumlah tersebut lebih dari kucuran dana Otsus Papua dua dekade yang lalu yang tercatat sebesar Rp101,2 triliun.
Untuk mengupayakan dan menjaga agar dana tersebut dipergunakan dengan benar, pasal 36 UU Otsus mewajibkan alokasi anggaran, yakni untuk pendidikan sebesar 35 persen, kesehatan 25 persen, infrastruktur 30 persen, dan sebesar 10 persen untuk pemberdayaan masyarakat adat.
"Angka-angka tersebut memberikan penegasan bahwa ada political will yang sangat kuat dari pemerintah pusat dan DPR RI untuk meningkatkan dana Otsus dan lebih spesifik peningkatan untuk bidang pendidikan rakyat Papua," katanya.
Bahkan, menurut Hidayat, alokasi 35 persen dana untuk pendidikan itu melampaui ketentuan UUD yang menetapkan 20 persen dari APBN/APBD.
"Ini sesuatu yang luar biasa, saya harap pemimpin, wakil rakyat, media, dan masyarakat Papua menjaganya, mengawalnya, dan menggunakannya sebagaimana mestinya untuk kemaslahatan, kemajuan, dan kesejahteraan seluruh warga Papua," ujarnya.
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
