“Kami terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti yang disampaikan oleh Wakil Presiden dan Menpan RB, bahwa perbaikan pelayanan publik akan kami lanjutkan untuk dilaksanakan secara digital dan terintegrasi tentunya,” kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.
Upaya Polri meningkatkan kualitas pelayanan publik mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), sebanyak 47 satuan kerja Polri yang terdiri atas polres, polresta, polrestabes dan polres metro mendapat predikat Pelayanan Prima atau nilai A.
Baca juga: Sebanyak 47 polres raih predikat Pelayanan Prima
Penghargaan dan predikat tersebut diberikan berdasarkan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (PEKPPP) yang dilakukan oleh Kemenpan RB bersama dengan kementerian dan lembaga khusus lainnya.
Selain itu, sebanyak tiga unit perwakilan Polri mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang telah diserahkan penghargaannya pada 6 Desember 2022. Saat ini ada 19 unit satuan kerja Polri yang akan menerima penghargaan pembangunan zona integritas.
“Kedua penghargaan tersebut tentunya merupakan wujud apresiasi kepada satuan kerja, satuan di lingkungan Polri yang dinilai telah berhasil mewujudkan pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat dan juga telah menerapkan digitalisasi pelayanan publik,” katanya.
Sementara itu, kata Sigit, untuk mendukung arahan Presiden mewujudkan birokrasi Indonesia berkelas dunia secara merata di semua tingkatan, perlu memanfaatkan dan dikembangkan inovasi digital yang inklusif.
Polri saat ini telah menerapkan digitalisasi layanan kepolisian untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas.
“Sebagai tindak lanjut atas perintah Presiden, kami laporkan, selama ini Polri telah melakukan digitilisasi pada berbagai layanan kepolisian seperti di antaranya ETLE, SKCK online, Signal Digital Nasional online atau pelayanan Samsat digital nasional, maupun SINAR perpanjangan SIM secara online,” kata Sigit.
Mantan Kadiv Propam Polri itu mengatakan semua layanan digital ini akan terus dikembangkan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tentunya juga semakin meningkatkan upaya dalam rangka menjaga ketertiban berlalu lintas dan juga meningkatkan keselamatan.
Bahkan dewasa ini, kata Sigit, Polri terus mengembangkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) secara online.
Lebih dalam, Sigit menyebut, demi membuka ruang aspirasi dari masyarakat saat ini disiapkan Dumas Presisi Online hingga Propam Presisi Online. Dimana, masyarakat dapat memanfaatkan hal itu sebagai wadah untuk mendapatkan pelayanan secara interaktif untuk mendapatkan progres terkait dengan laporannya.
"Tentunya ini semua menjadi bagian komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan publik dengan memanfaatkan digitalisasi. Dan tentunya kita berikan dalam satu pelayanan yang terintegrasi yang kita namakan SuperApp dalam satu genggaman," ujar Sigit.
Di sisi lain, Sigit mengatakan Polri juga akan memaksimalkan perannya untuk memberikan pelayanan terhadap publik sesuai dengan program prioritas yang dicanangkan oleh Pemerintah. Di antaranya pelayanan stunting hingga pengamanan di wilayah yang difokuskan melakukan investasi dan hilirisasi industri. Termasuk juga layanan terhadap masyarakat yang berkebutuhan khusus.
“Semua tentunya akan kami tingkatkan. Terima kasih, kami mohon koreksi dan dukungan dari masyarakat. Sehingga kami bisa terus melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik di kepolisian," kata Sigit.
Baca juga: Polri upayakan modifikasi cuaca bantu evakuasi Kapolda Jambi
Baca juga: Kapolri tegaskan siap bersinergi dengan PSSI babat habis mafia bola
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2023
