Jakarta (ANTARA News) - Uji kelayakan proyek kereta bawah tanah (subway) di DKI Jakarta rampung pada Agustus tahun ini untuk diserahkan kepada pemerintah cq Meneg BUMN, kata Direktur Utama PT Adhi Karya, Saeful Imam di Jakarta, Senin, usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi V DPR-RI. "Saat ini tinggal updating terakhir dari uji kelayakan termasuk besaran biaya dan struktur pembiayaan," kata Saeful menanggapi kemajuan pembangunan subway dimana Adhi Karya sebagai lead dari konsorsium BUMN. Mengenai biaya yang disebutkan selama ini, Saeful mengatakan, itu masih berdasarkan asumsi yang belum dapat dipertanggungjawabkan, tetapi yang jelas tidak mungkin jika dibiayai dari dalam negeri. Pembiayaan sebaiknya tetap dari luar negeri, tetapi sifatnya tidak mengikat sesuai kebijakan pemerintah yang tidak setuju dengan pinjaman dari Jepang karena sifatnya mengikat, katanya. Menurut dia, setelah uji kelayakan dirampungkan, belum tentu pelaksanaannya diserahkan kepada konsorsium PT Adhi Karya. Hal itu tergantung kepada pemerintah untuk menunjuk pelaksananya. "Bahkan dimungkinkan Jakarta Propertindo, BUMD yang ditunjuk sebagai lead serta kita sebagai anggota. Tugas kita di sini hanya menyampaikan proposal termasuk mengenai uji kelayakan," ujarnya. Pembangunan itu nantinya langsung ditangani konsorsium, bukan sistem paket pekerjaan seperti proyek besar yang pernah ditangani. Secara keseluruhan kontraktor BUMN sanggup melaksanan proyek tersebut. Namun dimungkinkan dalam konsorsium tersebut bergabung perusahaan luar atau kalau bisa merekrut tenaga ahli dari luar untuk pekerjaan tertentu, katanya. Dalam proyek kereta bawah tanah tersebut sebagian lahan memang ada yang harus dibebaskan, dan hal ini akan dikerjasamakan dengan Pemprov. DKI Jakarta, katanya.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006