“Untuk NTB sebanyak 12.291 anggota TPK dari 10 kabupaten/kota telah mengikuti orientasi dan pelatihan,” kata Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Samsul Anam dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.
Samsul menuturkan pelatihan diberikan karena ada terdapat beberapa regulasi serta materi baru yang harus disesuaikan, agar pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi TPK dapat berjalan sesuai dengan target.
Adapun bentuk pelatihannya adalah meningkatkan kemampuan untuk melakukan pendampingan kepada sasaran prioritas pendampingan keluarga yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi bantuan sosial serta pengawasan untuk mendeteksi dini faktor risiko stunting.
Pelatihan dimulai dari mempertajam kemampuan skrining tiga bulan kepada calon pengantin, memberikan edukasi serta memfasilitasi calon pengantin yang memiliki faktor risiko stunting mengatasi faktor tersebut. Termasuk melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan pemeriksaan kehamilan atau pemantauan secara berkala sampai persalinan.
Terkait pelatihan untuk bidan, BKKBN memberikan beberapa pelatihan di antaranya untuk menolong persalinan normal, melakukan deteksi dini faktor risiko, mendampingi dan merujuk persalinan dengan risiko pada fasilitas kesehatan tingkat rujukan.
“Bidan juga memberikan pendampingan pasca salin dengan KIE pasca salin dan melakukan deteksi dini kategori resiko dan komplikasi masa nifas serta memfasilitasi rujukan jika diperlukan,” katanya.
Ia menjelaskan peningkatan edukasi pengasuhan pada bayi baru lahir dan pengasuhan tumbuh kembang anak bagi balita melalui skrining penilaian faktor berisiko stunting pun turut diberikan tanpa melupakan materi terkait pemberian ASI eksklusif dan imunisasi dasar rutin.
Sementara pada materi orientasi tahun ini, menggunakan Konsep Dasar Stunting dan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mekanisme kerja TPK. Termasuk penggunaan Aplikasi Elsimil, peran strategis kampung keluarga berkualitas dan komunikasi antar pribadi dalam pendampingan keluarga.
“Materi penggunaan Elsimil kembali disampaikan sehubungan dengan adanya pemutakhiran pada adanya fitur pendampingan bagi calon pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil, ibu pasca persalinan serta keluarga berisiko stunting dengan balita 0-59 bulan,” katanya.
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Provinsi NTB Setya Budi Irianta menambahkan pelatihan merupakan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan secara berkesinambungan bagi TPK dalam melaksanakan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting.
Sebagai informasi, BKKBN telah membentuk 200 ribu TPK di seluruh Indonesia dengan anggota mencapai hampir 600 ribu orang. Dimana satu timnya terdiri dari seorang bidan, seorang kader KB, dan seorang kader PKK.
TPK berperan penting dalam aspek preventif dan promotif serta memberikan rujukan akses pelayanan kesehatan untuk keluarga berisiko stunting.
Baca juga: BKKBN perkuat peran penyuluh keluarga lewat optimalisasi New Siga
Baca juga: BKKBN sebut pengembangan Kampung KB sudah sesuai Inpres 3/2022
Baca juga: BKKBN: Keterlibatan TNI amat penting untuk bangun bangsa berkualitas
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2023
