"Kami sudah keluarkan fatwa dilarang melakukan kegiatan keagamaan di tempat umum, seperti tablig akbar itu," katanya di Balaikota DKI Jakarta, Kamis.
MUI mengungkapkan larangan ini masuk akal karena memakai fasilitas umum untuk kepentingan pribadi bisa menganggu dan merugikan banyak orang, seperti menutup jalan raya untuk tablig akbar sehingga orang sulit bepergian.
"Kalau ada yang mau ke rumah sakit dan butuh pelayanan cepat kan jadi susah," katanya.
Samsul meminta pemerintah menindak tegas siapa pun yang melanggar fatwa ini. "Pemerintah harus tindak tegas dan jangan pandang bulu," katanya.
Samsul sendiri menilai Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum di Jakarta belum diterapkan secara maksimal.
"Penerapannya belum maksimal, di perempatan masih banyak pengemis, apalagi yang sudah dikoordinir, ada bosnya, ini merugikan banyak orang, menimbulkan kerawanan," katanya.
MUI sendiri telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan memberi pengemis di jalan raya. "Kami ingin mensinergikan fatwa MUI terkait ketertiban umum," kata Samsul.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan sudah merespons permintaan MUI itu dengan membuatv rumah susun yang dilengkapi ruang serbaguna.
"Jadi mereka bisa pakai ruang itu dan bukan tempat publik," kata Ahok.
(dny)
Pewarta: Deny Yuliansari
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2013
