Sudah menjadi tanggungjawab pemerintah dalam hal ini dipimpin BNPB untuk melakukan tanggap darurat terhadap bencana yang terjadi,"Jakarta (ANTARA News) - Banjir yang terjadi di Serang yang mengakibatkan terputusnya Tol Jakarta-Merak merupakan hulu dari sebuah masalah tata kelola sumber daya air yang diperparah oleh faktor cuaca ekstrem.
"Sudah menjadi tanggungjawab pemerintah dalam hal ini dipimpin BNPB untuk melakukan tanggap darurat terhadap bencana yang terjadi," kata anggota Komisi V DPR RI, Arwani Thomafi kepada ANTARA News, Jakarta, Jumat.
Lebih daripada itu, kata Sekretaris Fraksi PPP itu, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Kemendagri perlu melakukan review terkait tata kelola air di Indonesia.
"Cuaca ektrem bukan satu-satunya faktor banjir diberbagai daerah di Indonesia. Jika pemerintah dapat melakukan antisipasi yang baik, hal ini dapat diminimalisir," kata Arwani.
Salah satu langkah untuk perbaikan tata kelola air adalah dengan melakukan revitalisasi situ, rawa, bendungan dan normalisasi sungai-besar dan daerah tangkapan air.
"Itu akan sangat membantu meminimalisir terjadinya banjir," sebutnya.
Khusus yang terjadi di Serang, karena memutus tol Jakarta- Merak yang merupakan jalur distribusi primer pulau Jawa-Sumatra, perlu penanganan darurat yang cepat. "Semakin lama penanganan, akan memperbesar pengaruh ketergangguan jalur distribusi barang yang pada urutan berikutnya mengganggu perekonomian nasional," kata Arwani.
Tiga hari terakhir ini, sebutnya, belum ada aksi nyata oleh pemerintah untuk mengurai persoalan di tol Jakarta-Merak tersebut.
"Padahal kerugian ekonomi dipastikan banyak. Belum lagi aktivitas sosial masyarakat di Banten-Jakarta yang mengandalkan jalur tol jelas dirugikan," ungkap Arwani.
(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013
