“Untuk mencapai ideal state BSBI sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), penguatan dan refocusing BSBI perlu dilakukan dengan pendekatan pada penguatan apa, siapa, dan bagaimana BSBI,” katanya dalam Fit and Proper Test bersama Komisi XI DPR RI, Rabu.
Ia mengatakan BSI perlu memiliki fungsi, tugas, dan kewenangan yang jelas, didukung oleh anggota yang memenuhi standar, dan memiliki tata kerja, anggaran, serta hubungan dengan DPR yang juga jelas.
Menurutnya, operasional BSBI saat ini masih belum mencapai kondisi ideal BSBI sebagaimana tertuang dalam UU P2SK, salah satunya fungsi BSBI yang belum optimal dalam melaksanakan pengawasan terhadap BI.
“Dalam UU P2SK, BSBI memiliki fungsi yang efektif dalam membantu pelaksanaan tugas pengawasan DPR terhadap kelembagaan BI melalui aktivitas BSBI yang fokus pada tugas utama, hasil telaahan yang memadai, serta memiliki komunikasi yang efektif antara BSBI dengan DPR,” katanya.
Tapi saat ini BSBI belum fokus pada tugas utama, memiliki hasil telaahan yang masih kurang memadai, serta belum memiliki pengaturan kerja yang mengikat.
Di samping itu, ke depan ia mengatakan akan memperjelas fungsi BSBI sebagai kepanjangan tangan DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap BI sehingga memperjelas kewenangan pengawasan BSBI terhadap BI.
“Saat ini BSBI memiliki kecenderungan untuk bertindak seakan-akan sebagai badan publik tersendiri yang berkedudukan sebagai pengawas BI,” katanya.
Baca juga: Calon Anggota BSBI: Unsur risiko perlu dalam analisis kewenangan BI
Baca juga: CA BSBI sebut BSBI perlu lakukan harmonisasi kewenangan
Baca juga: BSBI sarankan BI dan Pemerintah tingkatkan koordinasi jaga inflasi
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
