pemerintah juga sudah membuat aturan untuk pengadaan alkes atau laboratorium, harus mengutamakan produk dalam negeriJakarta (ANTARA) - Asosiasi pengusaha alat kesehatan dan laboratorium (alkeslab) di bawah naungan Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-alat Kesehatan dan Laboratorium (Gakeslab) mendukung inovasi alat kesehatan dalam negeri terus dikembangkan agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesehatan.
“Saat pandemi, kita sangat sulit mendapatkan alkes dan informasi, dan saat ini, pemerintah sangat mendukung adanya kemandirian, mulai dari produksi alkes hingga laboratorium dalam negeri, kini sudah ada 150 perusahaan anggota Gakeslab yang bergerak sebagai produsen,” kata Ketua Umum Gakeslab Indonesia Drs. Sugihadi di Jakarta, Selasa.
Ia menyampaikan, dengan pengalaman COVID-19 dimana banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang sulit mendapatkan alkes, maka asosiasi alkeslab sudah semestinya berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyediakan alkes dalam negeri dan tidak tergantung pada produk impor.
“Dulu kita impornya sangat besar, 90 persen, sekarang kemungkinan sudah di angka 70 persen, karena pemerintah juga sudah membuat aturan untuk pengadaan alkes atau laboratorium, harus mengutamakan produk dalam negeri yang sudah mempunyai sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),” ujar dia.
Baca juga: Gakeslab gandeng asosiasi dukung kemandirian alkes dalam UU Kesehatan
Baca juga: Gakeslab tekankan peran distributor daerah untuk kemandirian Alkes
Senada dengan Sugihadi, Ketua Umum Asosiasi Healthtec Indonesia dr. Gregorius Bimantoro juga mendukung pemerintah untuk menciptakan inovasi kesehatan dalam negeri mulai dari pembuatan perangkat lunak, desain perangkat keras, hingga pemanfaatan metodenya.
“Kami sangat mendorong inovasi yang dibuat anak bangsa, mulai dari perangkat lunak, desain perangkat keras, sampai pada penggunaan metode oleh masyarakat Indonesia. AHI selama ini juga telah berkolaborasi dengan para teknisi dan pengembang baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, karena meskipun mereka di luar negeri juga masih ikut berkontribusi untuk Indonesia,” tutur Gregorius.
Ia mengatakan, sistem informasi di rumah sakit mulai dari rekam medis elektronik hingga teknologi kesehatan digital tentu sangat dibutuhkan untuk menghadapi pandemi berikutnya, sejalan dengan transformasi kesehatan yang sudah dijalankan oleh pemerintah.
Sementara, Sekjen Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia (ILKI) Indri M Wulandari juga setuju akan pengembangan inovasi kesehatan di dalam negeri.
“Selama pandemi laboratorium itu sangat banyak, bahkan ratusan, karena waktu itu pemerintah ingin pemeriksaan COVID-19 ini bisa dilayani di dalam negeri sehingga mendorong pengusaha-pengusaha untuk membuka lab-lab baru, dan untuk melanjutkan bisnis lab tersebut, ILKI saat ini fokus pada akreditasi layanan kesehatan,” ucap Indri.
Baca juga: Bio Farma: Kemandirian produksi vaksin dalam negeri perlu kolaborasi
Baca juga: Mendorong kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan Indonesia
Menurutnya, dengan akreditasi layanan kesehatan ini, para pengusaha dipastikan bisa menjaga kualitas dari pemeriksaan dan menjaga layanan yang ada di faskes yang mereka miliki.
“Untuk menjaga kualitas itu, tugas ILKI untuk terus mengedukasi,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan berupaya menyusun aturan hilirisasi bagi industri farmasi dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK01.07/Menkes/1333/2023 tentang peningkatan penggunaan sediaan farmasi yang menggunakan bahan baku produksi dalam negeri.
Keputusan itu tidak akan hanya berbicara soal farmasi yang memproduksi obat saja, tetapi juga alkes, alat tes diagnosis, vaksin dan lain sebagainya.
“Jadi pesan saya buat teman-teman di industri farmasi, ayo perbanyak (industri ini) dan mulainya dari hilir saja,” kata Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.
Baca juga: BPJS Kesehatan dorong kemandirian industri farmasi dan alkes
Baca juga: KSP tegaskan pandemi picu pertumbuhan kemandirian industri farmasi
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2023
