"Sulbar merupakan daerah dengan indeks risiko kebencanaan yang tinggi sehingga harus ditanggulangi pemerintah secara bersama dan berkolaborasi," kata Muhammad Idris di Mamuju, Senin.
Ia mengatakan, seluruh pemerintah desa di Sulbar diminta mengalokasikan anggaran desanya untuk penanganan bencana.
Baca juga: Sulbar integrasikan kampung tangguh bencana-kawasan ramah lingkungan
"Sulbar merupakan daerah yang berpotensi bencana seperti banjir, longsor, dan gempa bumi sehingga pemerintah desa diminta berperan dengan mengalokasikan anggarannya untuk penanganan bencana," katanya.
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulbar dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulbar telah menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tingkat regional Sulbar dan sekaligus mengukuhkan forum kolaborasi pengawasan desa.
Ia mengatakan, kegiatan yang diikuti pemerintah desa di Sulbar tersebut untuk mendorong transformasi desa dalam perbaikan pengelolaan keuangan untuk kepentingan pembangunan.
Baca juga: Pemprov Sulbar lakukan pemetaan daerah bencana
"Kegiatan itu juga mendorong kemandirian desa dalam mengelola keuangan yang diharapkan dapat berdampak pada penanganan bencana dan untuk pembangunan di desa yang ada di Sulbar," katanya.
Ia juga berharap pemerintah desa dapat berperan serta dalam melakukan pengentasan permasalahan pembangunan di Sulbar seperti stunting, pernikahan dini, anak putus sekolah, dan inflasi.
Kepala Perwakilan BPKP Sulbar Harry Bowo mengatakan BPKP Sulbar memiliki dua peran pengawasan yaitu penjamin dan konsultan bagi pemerintah.
Baca juga: Polda siap bantu Pemprov Sulawesi Barat lakukan mitigasi bencana
Ia menyampaikan bahwa sebagai lembaga pengawasan, BPKP memiliki tanggung jawab dalam mengawal penggunaan keuangan negara dan daerah dari segala lini termasuk desa sehingga melaksanakan kegiatan untuk perbaikan pengelolaan keuangan desa.
Pewarta: M.Faisal Hanapi
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2023
