Anggota Komisi IX Endang Agustini Syarwan Hamid, saat Rapat Kerja dengan Menteri BUMN dan Menakertrans serta sejumlah direksi BUMN, di Gedung DPR/MPR/DPD Jakarta, Rabu mengatakan kedua menteri ini harus mampu mengambil langkah prioritas menyangkut ketenagakerjaan
"Karena masalah ketenagakerjaan bukan persoalan sederhana, tetapi juga merupakan kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,"katanya.
Menurut Endang, masalah upah rendah merupakan isu utama di hampir semua BUMN karena sistem dan mekanisme penerapannya melanggar peraturan perundang-undangan.
Ia mencontohkan, kasus outsourcing bermasalah banyak terjadi pada perusahaan besar seperti PT Pertamina, PT PLN, PT Telkom, PT Kereta Api, PT Pos Indonesia.
"Masalah outsourcing masih akan terus berlanjut sepanjang tidak diselesaikan dengan bagus dan mengacu kepada UU Ketenagakerjaan," ujar Endang yang merupakan anggota dewan dari Fraksi Golkar ini.
Sementara itu, anggota lainnya Arif Minardi dari Fraksi PKS mengatakan outsourcing merupakan bisnis yang menggiurkan karena memberi keuntungan kepada pemasok tenaga kerja.
"Upah murah masih menjadi momok bagi tenaga outsourcing yang harus diselesaikan, karena seringkali ditemui gaji yang diterima pekerja jauh dari kelayakan," ujar Arif.
Selain itu tambahnya, tenaga kerja outsourcing juga banyak yang sudah bekerja hingga puluhan tahun, padahal sesuai ketentuan dalam jangka 2-3 tahun sudah harus diangkat menjadi karyawan tetap.
Ia menjelaskan, sengketa antara tenaga kerja alih daya dengan perusahaan yang dibawa ke pengadilan hubungan industrial umumnya buruh yang berada pada posisi yang kalah.
"Jadi soal buruh harus menjadi perhatian utama Kementerian BUMN. Jika ditangani dengan baik, maka bisa menjadi contoh bagi perusahaan swasta dalam ketenagakerjaan," ujarnya.
Pewarta: Royke Sinaga
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013
