Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (7/9) menjadi sorotan, di antaranya pemeriksaan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai sidang pertama uji materi Undang-Undang TNI.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

Cak Imin penuhi panggilan KPK sebagai saksi korupsi di Kemenaker

Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2014 Muhaimin Iskandar atau (Cak Imin) hari ini memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) tahun 2012.

Cak Imin tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.55 WIB dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Meski demikian Cak Imin tak memberikan komentar soal kedatangannya ke kantor lembaga antirasuah.

Selengkapnya baca di sini.

Ombudsman: ada 947 laporan masyarakat terkait masalah perangkat desa

Ombudsman RI mengungkapkan adanya 947 laporan masyarakat pada kurun waktu 2020 sampai 2022 terkait permasalahan perangkat desa.

"Terdapat 947 laporan, dengan 375 terkait seleksi, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, 258 terkait pelayanan desa, 145 terkait dana desa, 92 laporan terkait pilkades dan 77 laporan terkait pengelolaan desa," kata Anggota Ombudsman RI Dadan S Suharmawijaya dalam acara "Penyerahan hasil kajian cepat Ombudsman RI" tentang tata kelola administrasi pemerintahan desa di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

Polda Papua minta bantuan 10 SSK untuk pengamanan Pemilu 2024

Kepolisian Daerah(Polda) Papua meminta bantuan 10 satuan setingkat kompi (SSK) untuk mengamankan Pemilu 2024 di empat provinsi.

Polda Papua saat ini membawahi empat provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan Papua Tengah.

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri di Jayapura, Kamis mengakui, pihaknya sudah mengajukan permintaan bantuan personel untuk amankan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.

Selengkapnya baca di sini.

MK gelar sidang pendahuluan uji materi usia pensiun TNI jadi 60 tahun

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yakni terkait usia pensiun prajurit TNI.

"Agenda hari ini adalah pemeriksaan pendahuluan, sebagaimana hukum acara yang berlaku di MK. Para pemohon melalui kuasa hukumnya dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonan," kata Ketua MK Anwar Usman membuka sidang Perkara Nomor 97/PUU-XXI/2023 di Gedung MK RI, Jakarta, Kamis.

Selengkapnya baca di sini.

Penyidik tunda periksa Wulan Guritno karena alasan kesehatan

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menunda pemeriksaan untuk klarifikasi artis Wulan Guritno hari ini, Kamis, dikarenakan alasan sakit.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) DivHumas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadahan mengatakan pihak penasihat hukum Wulan Guritno meminta waktu pemeriksaan ditunda menjadi minggu depan.

"Jadi alasan Wulan Guritno tidak datang karena kesehatannya kurang sehat, kemudian penasihat hukumnya mengatakan minggu depan," ujar Ramadhan.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023