Hilirisasi tidak boleh berfokus pada industri besar saja, namun harus melibatkan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok industri dalam hilirisasi yang menjadi program pemerintahJakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebutkan kehadiran fintech peer to peer (P2P) lending harus mendukung UMKM menjadi bagian dalam program hilirisasi industri yang didorong pemerintah.
"Fintech bisa masuk untuk membantu pembiayaan ke UMKM untuk modal kerja, karena dalam program 40 persen belanja pemerintah, UMKM memiliki kepastian harga dan pendapatan," katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.
Menteri Teten menegaskan hilirisasi tidak boleh berfokus pada industri besar saja, namun harus melibatkan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok industri dalam hilirisasi yang menjadi program pemerintah.
Ia mencontohkan UMKM bisa membuat end product dengan teknologi. Salah satunya nikel, UMKM bisa memuat produk hilirisasi berupa alat makan hingga produk kesehatan. Termasuk di sektor perkebunan melalui produk CPO hingga rumput laut.
"Hilirisasi akan menjadi ekonomi baru bagi UMKM. Hal ini juga yang kami harapkan, perusahaan fintech maupun lembaga keuangan juga melihat keunggulan domestik Indonesia. Kita unggul dari banyak sumber daya alam (SDA) yang ada, seperti agriculture produk sawit, maupun aquaculture," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko menuturkan saat ini masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan kemampuan pendanaan.
Dari riset AFPI bersama EY Parthenon, potensi sektor pendanaan pada 2026 bisa mencapai Rp4.300 triliun, namun kemampuan pendanaan hanya ada di angka Rp1.900 triliun.
"Artinya ada gap sekitar Rp2.400 triliun di saat permintaan pendanaan tumbuh tahunan sebesar 7 persen. AFPI berharap dengan sumbangsih Rp660 triliun pendanaan dari fintech bisa mendorong lebih besar lagi ruang bagi startup pembiayaan dalam negeri untuk tumbuh dan berkontribusi bagi digital ekonomi Tanah Air," tutur Sunu.
Fintech lending, sebutnya, sudah berupaya memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut, tapi ternyata masih saja kurang. Pihaknya pun berkomitmen memberikan solusi pendanaan yang optimal, dengan akses UMKM yang lebih luas lagi.
"Diharapkan 30 juta UMKM bisa onboarding digital di tahun 2024, dengan kerja sama semua pihak, pertumbuhan inklusi keuangan digital bisa lebih optimal terpenuhi," katanya.
Baca juga: AFPI: Pendanaan ke sektor produktif disesuaikan dengan tingkat risiko
Baca juga: MenKopUKM harap kredit skoring fintech jadi solusi pembiayaan UMKM
Baca juga: Pemerintah perkuat fintech untuk perluasan akses pembiayaan UMKM
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2023
