Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelagic and Island States (AIS) Forum yang diselenggarakan di Bali pada 11 Oktober 2023 menjadi momentum Indonesia sebagai negara kepulauan untuk menunjukkan komitmen dalam menerapkan strategi ekonomi biru kepada dunia internasional.
Guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) University Profesor Luky Adrianto mengatakan, strategi penerapan ekonomi biru adalah kemampuan negara untuk membuktikan adanya keseimbangan antara keberlanjutan ekosistem laut dengan nilai ekonomi yang dapat diperoleh, serta terdistribusikan secara adil kepada seluruh pemangku kepentingannya.
"Blue economy dapat dipertimbangkan sebagai DNA (identitas) bagi negara-negara pulau dan kepulauan, termasuk Indonesia," kata Luky kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Luky menjelaskan, Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dapat menunjukkan kepada khalayak internasional tentang pengelolaan kelautan dan perikanan berbasis hak untuk nelayan dan pelaku usaha.
Penerapan ekonomi biru berbasis hak untuk nelayan kecil seperti di Sulawesi Tenggara, ekowisata laut di Banyuwangi, dan Kebun Raya Mangrove di Surabaya, dapat menjadi contoh konkret yang dilakukan oleh pemerintah.
Lebih lanjut Luky menambahkan, Indonesia bahkan dapat menjadi negara terdepan untuk merancang Blue Economy Development Index (BEDI) yang merupakan instrumen untuk mengukur dan mengevaluasi kemajuan ekonomi biru sesuai prinsip kelautan dan perikanan berkelanjutan yang bisa dipakai dunia internasional.
Mantan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University itu mengatakan, pemerintah bisa berbagi dengan negara lain terkait kolaborasi dengan nelayan dan pelaku usaha melalui penguatan tata kelola dan kelembagaan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) berbasis platform multi pemangku kepentingan perikanan atau Fisheries Multi-Stakeholder Platform (FMSP).
Ia mencontohkan, penerapan Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pengelolaan Perikanan Skala Kecil Gurita di Desa Torosiaje, Gorontalo. Kegiatan itu bisa menjadi contoh bagaimana pemberdayaan masyarakat skala mikro dan kecil secara konkret dilakukan oleh pemerintah.
Luky juga menyarankan, melalui forum negara-negara kepulauan dan pulau (AIS Forum) nanti, Indonesia bisa menghimpun negara lain untuk membuat protokol implementasi blue economy sebagai agenda global.
Diketahui, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) memiliki lima program prioritas yang menjadi peta jalan (roadmap) penerapan ekonomi biru atau pengelolaan laut yang berkelanjutan di Indonesia.
Lima prioritas itu yakni perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur (PIT), pengembangan perikanan dan budi daya, pengembangan wilayah pesisir, serta pengurangan sampah plastik di laut.
Sementara itu, dalam KTT AIS Forum 2023, Indonesia bersama 50 negara lainnya akan membahas tiga subtema. Salah satunya adalah tentang ekonomi biru.
Pewarta: Donny Aditra
Editor: Sella Panduarsa Gareta
Copyright © ANTARA 2023
