Legalitas hukum BUMDes perbesar peluang kolaborasi dengan korporasi

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengatakan pemberian legalitas hukum pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memperbesar peluang kolaborasi dengan korporasi berskala besar untuk pengembangan kegiatan usaha.

Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid mengatakan pemberian legalitas hukum BUMDes tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai instrumen utama ekonomi di desa.

“Sebagaimana diminta langsung oleh Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Usaha Milik Desa, perusahaan dengan nilai investasi besar kini harus berkolaborasi dengan BUMDes karena sudah berbadan hukum sebagai sebuah badan usaha,” kata Taufik dalam diskusi BUMDes Pengungkit Ekonomi Desa di Jakarta, Jumat.

Dengan adanya legalitas hukum itu, kata Taufik, BUMDes dapat bertindak sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan korporasi agar desa dapat merasakan langsung manfaat investasi yang bernilai besar dan bukan malah dipinggirkan.

Baca juga: Kemendes PDTT minta pemda perkuat peran BUMDes

Baca juga: Kemendes PDTT: BUMDes tidak perlu punya banyak jenis usaha

“Harapannya ada sebagian usaha yang dapat dikerjakan oleh masyarakat desa melalui BUMDes, misalnya suplai logistik atau pelayanan jasa angkutan kepada korporasi yang berinvestasi,” ujarnya.

Untuk mendukung pekerjaan itu, BUMDes juga dapat bekerja sama dengan koperasi atau UMKM yang sudah lebih dulu ada di desa

Kolaborasi yang demikian, kata Taufik, tentu memberikan stimulan positif bagi pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi sebab 71 persen penduduk Indonesia ber-KTP desa pada tahun 2022.

"Dengan jumlah sebanyak itu serta potensi luar biasa yang dimiliki tiap desa, Indonesia bisa bangun ekonomi yang lebih kuat. Desa adalah epicentrum baru pembangunan Indonesia," katanya.

Pada kesempatan yang sama, ia juga menyebutkan jumlah BUMDes yang kini berbadan hukum sudah sebanyak 17.000 dari 56.811 BUMDes yang tersebar di 75.267 desa.

Dalam berbagai kesempatan, pihaknya senantiasa mengingatkan pemerintah daerah agar segera mendaftarkan BUMDes yang belum berbadan hukum.

Bukan hanya itu, Kemendes PDTT juga terus menggiatkan partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan BUMDes lewat berbagai kegiatan literasi maupun sosialisasi.*

Baca juga: Kimia Farma gandeng BUMDes kembangkan Program Warung Sehat

Baca juga: Mendes PDTT paparkan konsep BUMDes ke Pemerintah Rwanda