Jakarta (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Fud Syaifuddin, menyatakan makanan cepat saji menjadi salah satu penyebab stunting di Sumbawa Barat.

"Ada juga anak stunting bukan karena miskin, tetapi orang tuanya yang punya gaya hidup susah dan tidak disesuaikan dengan anak, sering dikasih makanan yang cepat saji atau instan. Ini seringkali terjadi di daerah pertambangan," kata Fud dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Hal ini disampaikan Fud saat melakukan audiensi dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo di Jakarta, Senin (16/10).

Untuk itu pihaknya memberikan modal bagi keluarga yang anaknya menderita stunting dan bantuan renovasi bagi yang tempat tinggalnya tidak layak huni. Selain itu juga telah membuat lomba inovasi di desa dan kelurahan untuk mempercepat penurunan angka stunting.

Pihaknya telah bekerja sama dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara untuk beasiswa bagi anak stunting berprestasi yang dapat diambil saat menginjak masa SMA. 

Baca juga: Wabup Sumbawa Barat uji coba inovasi Dashat untuk penurunan stunting

Fud juga melaporkan prevalensi stunting di Kabupaten Sumbawa Barat yang turun dari 8,7 persen sekarang menjadi 7,6 persen berdasarkan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM).

"Kalau dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), kami di tahun 2022 itu 13,9 persen dan untuk Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 kami terus berupaya untuk di angka 10 persen," paparnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengapresiasi Sumbawa Barat yang angka stuntingnya di bawah target pemerintah yakni di bawah 14 persen pada 2024.

"Kita semua masih berupaya keras menuju ke 14 persen, tetapi Sumbawa Barat sudah mencapai 13,9 persen. Ini saya kira satu apresiasi yang tinggi bagi kami," katanya.

Hasto menyampaikan untuk prevalensi penggunaan kontrasepsi modern atau MCPR di Sumbawa Barat hingga kini mencapai 56,9 persen. "Angka stuntingya sudah bagus, mungkin peserta KB-nya bisa ditingkatkan menjadi 60 persen," imbuhnya.

Baca juga: BKKBN perpanjang waktu pemenuhan target 1,5 juta akseptor kontrasepsi

 

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023