Wakil Bupati Deli Serdang, HM Ali Yusuf Siregar, dalam kesempatan itu menyampaikan pihaknya sangat berharap pelaksanaan Pemilu 2024 bisa berjalan aman, lancar dan kondusif serta tidak mencederai demokrasi.
Karena jika berkaca dari pengalaman sebelumnya, kerap dihadapkan pada pelanggaran Pemilu, baik sifatnya administrasi maupun pidana. Bahkan lebih ekstrim, munculnya perseteruan antara pendukung partai politik dan lainnya, baik di media sosial dan maupun dunia nyata.
Baca juga: Partai politik di Padangsidimpuan deklarasikan pemilu damai
"Tanpa terasa di waktu yang tidak terlalu lama lagi, kita akan melaksanakan Pemilu. Tentunya, kita ingin perbedaan yang ada nanti tidak mencederai demokrasi," katanya.
Melalui pelaksanaan deklarasi damai ini, sambung dia, diharapkan untuk menyatukan sikap dan komitmen bersama dalam mengelola dan melawan setiap bentuk pidana dalam pelaksanaan pesta demokrasi.
"Mari jaga stabilitas dan persaudaraan kita sebagai anak bangsa, demi mengawal seluruh rangkaian Pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 yang akan datang," katanya.
Baca juga: Polresta Deli Serdang perkuat sinergitas demi Pemilu yang damai
Ia juga memberi apresiasi kepada KPU Kabupaten Deli Serdang yang telah bekerja keras melaksanakan rangkaian tahapan Pemilu 2024 dan jajaran Polresta Deli Serdang atas dedikasinya terhadap kondisi keamanan dan ketertiban umum menjelang Pemilu 2004.
"Semoga semua tahapan Pemilu tahun 2024 bisa berjalan aman, lancar serta dapat tercipta iklim demokrasi yang baik di seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Deli Serdang yang kita cintai ini dengan sejuk dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika," katanya.
Sebelumnya, Wakil Kepala Polresta Deli Serdang, AKBP Agus Sugiyarso, menegaskan pelaksanaan Pemilu 2024 merupakan proses pendewasaan demokrasi yang dimulai dari tahap transisi dengan melakukan pembelajaran setiap prinsip-prinsip demokrasi.
Baca juga: Dewan Pers: Media harus ciptakan pemilu damai
Proses tersebut dilakukan melalui penguatan dan pematangan dasar-dasar dalam demokrasi Pancasila hingga pemantapan demokrasi. Pada tahap pemantapan demokrasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mengarahkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum demi terselenggaranya Pemilu yang aman dan demokratis.
Perlu dicermati bahwa terdapat berbagai potensi kerawanan yang merupakan perhatian khusus untuk diantisipasi agar tidak berkembang menjadi gangguan nyata yang dapat mengganggu Pemilu 2024.
Baca juga: BNPT ajak pemerintah bangun kewaspadaan lewat Bakohumas
"Antara lain bentuk kekerasan, intimidasi, provokasi SARA, politik uang, polarisasi dalam masyarakat.Berbagai potensi kerawanan tersebut dapat terjadi dalam setiap tahapan Pemilu dan harus dapat dikelola dan tangani bersama-sama dengan profesional, transparan dan akuntabel sesuai tugas dan fungsi serta peran masing-masing," katanya.
Pewarta: Juraidi
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2023
