Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:
PSI resmi deklarasi dukung Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) resmi mendukung Bakal Calon Presiden dan Bakal Calon Wakil Presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Deklarasi ini disampaikan oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dalam acara "Konser Pilpres Santuy: OJO Rungkad" yang digelar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Jakarta, Selasa malam.
Selengkapnya baca di sini.
Presiden setujui pencalonan Wali Kota Gibran di Pilpres 2024
Presiden Joko Widodo telah menyetujui pencalonan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 oleh gabungan partai politik.
"Presiden melalui surat Menteri Sekretaris Negara tertanggal 24 Oktober 2023 telah menyetujui permohonan izin Wali Kota Solo untuk diajukan sebagai cawapres oleh gabungan parpol," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya baca di sini.
KIM: Prabowo-Gibran berangkat ke KPU dari kediaman Prabowo
Bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan berangkat ke Kantor KPU dari kediaman Prabowo di Kartanegara 4 Jakarta Selatan, Rabu (25/10).
"Pak Prabowo dan Gibran akan berangkat bersama-sama dari Kertanegara," kata Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Ahmad Muzani dalam jumpa pers Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Jakarta, Selasa.
Selengkapnya baca di sini.
Gibran ajukan surat izin ke Presiden terkait pencalonannya di Pilpres
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengajukan surat permohonan izin kepada Presiden Joko Widodo yang juga ayahnya, terkait pencalonannya sebagai bakal calon wakil presiden.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan surat itu dilayangkan Gibran melalui Kementerian Sekretariat Negara, Selasa hari ini (24/10).
Selengkapnya baca di sini.
Isu Kasad diganti, Kadispenad: Tunggu saja, itu kewenangan Presiden
Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Hamim Tohari menyatakan pergantian Kepala Staf TNI AD (Kasad) merupakan kewenangan Presiden RI Joko Widodo sehingga dia meminta masyarakat untuk menunggu informasi resmi.
Dia menyatakan itu saat menanggapi pertanyaan mengenai beredarnya isu pergantian Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman oleh Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad) Letjen TNI Agus Subiyanto.
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2023
