“Ketiga hal prioritas tersebut yakni penyaluran bantuan langsung Desa (BLT), penanganan kasus stunting (kekerdilan pada anak), dan ketahanan pangan,” kata Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK Helbert Siagaan di Jakarta, Rabu.
Penegasan tersebut disampaikan Helbert kepada lebih dari 3.000 orang perwakilan pemerintah desa dalam rapat sosialisasi terkait rincian prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2024, yang diselenggarakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Helbert menjabarkan bahwa prioritas tersebut ditetapkan secara spesifik supaya lebih memastikan bahwa Dana Desa tahun depan digunakan secara tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
Baca juga: Menko PMK usul kelurahan dapat anggaran seperti dana desa
Baca juga: Humaniora sepekan, optimalisasi dana desa hingga konferensi ASEAN IIDC
Dalam RAPBN 2024 pemerintah telah menganggarkan Dana Desa senilai Rp71 triliun, atau lebih besar 1,42 persen dibandingkan 2023. Sebanyak 75.259 desa di 434 kabupaten kota seluruh Indonesia sebagai penerima Dana Desa ini.
Besaran nilai dana tersebut masing-masing terdiri dari Rp68 triliun dana desa reguler, Rp1 triliun dari penganggaran pusat, dan Rp2 triliun dana desa tambahan yang dialokasikan pada tahun berjalan.
Menurut dia, dalam kebijakannya BLT desa terus diberikan karena merupakan instrumen pembangunan masyarakat desa yang juga berkontribusi dalam menurunkan jumlah status desa berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal.
Kemendes PDTT mencatat jumlah desa berkembang sampai Oktober 2023 menurun menjadi 28.766 ketimbang tahun sebelumnya 33.902. Begitu juga desa tertinggal turun menjadi 7.154 desa dan sangat tertinggal tersisa 4.850 desa.
“Maka dari itu tidak mungkin status daerah-daerah (tertinggal) ini bertambah lagi, kan begitu harapan kita,” kata dia.
Kemudian ia menyebutkan, ketahanan pangan dan prevalensi stunting merupakan dua hal yang berkaitan dan memiliki porsi perhatian lebih serius tahun depan.
Menjaga ketahanan pangan penting karena berkaitan dengan perubahan iklim yang semakin ekstrem. Ia mencontohkan, kondisi kekeringan di Papua yang membuat masyarakat desa setempat hari ini untuk pertama kali kesulitan mendapatkan sumber makanan sehingga tak sedikit anak mengalami kelaparan.
“Kondisi tersebut harus segera ditindaklanjuti terlebih Indonesia harus mencapai target angka prevalensi stunting dari 20 persen menjadi 14 persen pada 2024,” kata dia.*
Baca juga: Menko PMK: Optimalkan pemanfaatan dana desa untuk penanganan stunting
Baca juga: Dana Desa tidak bisa digunakan untuk ganti rugi ternak mati akibat PMK
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
