Asisten Pidana Khusus Kejati Riau Imran Yusuf di Pekanbaru, Senin, menjelaskan tersangka J dalam kurun waktu Februari hingga Juli 2019 sengaja tidak menyetor pajak pertambahan nilai (PPN) sehingga mengakibatkan kerugian pendapatan negara sebesar Rp8,3 miliar.
"Berkas telah dinyatakan lengkap. Hari ini dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti. Selanjutnya akan dilakukan pelimpahan ke pengadilan," katanya.
CV PMS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan buah sawit.
Baca juga: DJP Riau menyita aset pengemplang pajak senilai Rp6,2 miliar
Imran Yusuf berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi pihak yang bergerak di bidang usaha yang sama untuk menyetorkan kewajiban pajaknya kepada negara.
Akibat perbuatannya, tersangka J disangkakan melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf i UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.
"Ancaman hukumannya pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang," jelasnya.
Di tempat sama, Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau Eko Budihartono mengatakan aset milik J berupa kendaraan telah disita seiring berjalannya penanganan perkara ini.
"Kanwil DJP Riau akan terus konsisten dalam melakukan upaya penegakan hukum sebagai langkah akhir yang dilakukan DJP kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya dalam rangka memulihkan kerugian pada pendapatan negara," katanya.
Baca juga: Kejaksaan Kabupaten Bekasi tahan pengemplang pajak Rp9 miliar
Baca juga: DJP serahkan tersangka pengemplang Rp3,24 miliar pajak ke Kejati Riau
Pewarta: Bayu Agustari Adha/Annisa Firdausi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
