“Keempat provinsi ini adalah Banten, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Barat,” katanya di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan WVI menjadi mitra pelaksana dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk penurunan stunting di wilayah khusus tersebut.
Terpilihnya empat lokasi itu, katanya, karena prevalensi angka stunting di sejumlah provinsi itu menjadi yang tertinggi di setiap pulau pada 2022.
Data Kementerian Dalam Negeri pada 2022 menunjukkan prevalensi angka stunting di Nusa Tenggara Timur mencapai 22,4 persen atau tertinggi di Kepulauan Nusa Tenggara atau Sunda Kecil.
Provinsi Kalimantan Barat dengan prevalensi angka stunting 16,3 persen menjadi yang tertinggi di Pulau Kalimantan, sedangkan di Pulau Jawa terdapat Provinsi Jawa Timur 9,5 persen dan Banten 6,8 persen.
“Jadi angka laporan dari pemerintah ini adalah empat wilayah yang kesenjangan dan status gizinya masih perlu perbaikan,” ucapnya.
Baca juga: WVI berikan manfaat program gizi bagi 64.857 anak di 2023
Penanganan stunting di empat wilayah prioritas, kata dia, masuk dalam Program Partnership To Accelerate Stunting Reduction In Indonesia (PASTI) yang sudah mulai berjalan pada awal 2023 hingga empat tahun ke depan.
Percepatan penurunan stunting melalui Program PASTI, ujarnya, dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan gizi bagi keluarga berisiko dengan upaya pemberdayaan masyarakat, meningkatkan praktik gizi di kalangan remaja dan pasangan calon pengantin, serta memperkuat kapasitas kelembagaan dan tata kelola kolaboratif di antara para pemangku kepentingan dalam implementasi konvergensi.
“Kami berharap ini nanti akan berhasil dan mampu menekan angka stunting secara signifikan, hingga kemudian ke depannya bisa diimplementasikan juga di wilayah lain,” ujarnya.
Pada 2022, prevalensi stunting nasional di angka 21,6 persen dan ditargetkan turun menjadi 17,8 persen pada akhir 2023, sehingga dapat menuju 14 persen pada 2024.
Untuk mencapai target itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo pada Kamis (5/10), menyampaikan usulan tambahan lima provinsi prioritas penanggulangan stunting, yakni Papua, Papua Barat, Sumatra Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan, sehingga menjadi 17 provinsi.
Sebelumnya, daerah prioritas yang ditetapkan berjumlah 12 provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Banten.
Baca juga: Kepala BKKBN: ASI eksklusif adalah KB alami untuk cegah stunting
Baca juga: 20 desa raih penghargaan Desa Bebas Stunting 2023
Pewarta: Cahya Sari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2023
