Kemitraan tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama "Advancing the Blue Economy Developing Through Marine Spatial Planning" oleh kedua pihak di Xiamen belum lama ini.
"Kerja sama ini akan semakin memperkuat dan mendukung pengembangan kelautan yang lebih baik serta meningkatkan pengelolaan laut yang berkelanjutan guna mendukung ekonomi biru melalui perencanaan tata ruang laut," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Kusdiantoro dalam keterangan resminya.
Menurut Kusdiantoro, Xiamen memiliki pengalaman di bidang integrasi pesisir selama lebih dari tiga dekade. Pengalaman dan keberhasilan China dalam pengelolaan ruang laut juga dapat dijadikan rujukan dan ditiru dalam penyusunan rencana zonasi di ibu kota baru Indonesia, khususnya untuk pengembangan ekonomi biru serta pembangunan kelautan dan pesisir yang berkelanjutan.
Perencanaan tata ruang yang bertanggung jawab dinilai penting untuk menjamin aspek ekologi, ekonomi, dan sosial yang berkelanjutan.
Aspek keberlanjutan sangat penting karena banyak masyarakat Indonesia yang mata pencahariannya bergantung dari wilayah pesisir dan laut.
Wakil Presiden dan Sekretaris Jenderal CODF Profesor Pan Xinchun menegaskan bahwa MSP merupakan sarana yang digunakan dalam menerapkan pengelolaan pesisir yang terintegrasi agar dapat mengoptimalkan potensi sumber daya dan mempromosikan ekonomi biru.
CODF juga telah bekerja sama dalam pengembangan MSP dengan Intergovernmental Oceanographic Commission - UNESCO (IOC/UNESCO) dan negara-negara pesisir lainnya.
Didirikan pada 2015, CODF merupakan organisasi penggalangan dana publik yang berada di bawah naungan Kementerian Sumber Daya Alam China.
Pewarta: Xinhua
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2023
