Harus ada political will yang sungguh-sungguh dan instrumen hukum yang memadai
Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa kepemilikan lahan di Indonesia masih dimiliki segelintir orang maka harus ada political will atau kemauan politik untuk mendistribusikan-nya kepada masyarakat.

"Harus ada political will yang sungguh-sungguh dan instrumen hukum yang memadai," kata Cak Imin sapaan akrab Muhaimin Iskandar dalam debat kedua Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat malam.

Menurutnya pemerintah harus dapat memeratakan kepemilikan lahan, karena saat ini masih dimiliki oleh segelintir orang saja.

Ia menuturkan bahwa kemauan politik dari pemerintah harus terus dijaga, agar lahan-lahan yang hanya dimiliki oleh segelintir orang dapat dibagikan dan dinikmati masyarakat luas.

Baca juga: Cak Imin minta tips dan trik ke Gibran agar proyek besar masuk daerah

Baca juga: Cak Imin: Pinjol dan judi online harus "dislepet" lagi


"Untuk itu tanah yang dikuasai segelintir orang harus terdistribusikan agar rakyat bisa menikmati untuk lahan pertanian yang produktif," tuturnya.

Cak Imin menambahkan bahwa pada debat Pilpres lima tahun yang lalu, ada komitmen untuk membagi tanah akan tetapi sampai saat ini belum terwujud.

Ia meminta instrumen hukum harus dipakai secara maksimal dan didukung dari kemauan serta kesungguhan politik bukan hanya retorika politik saja.

"Kepemilikan lahan yang berkelebihan dan hanya dikuasai segelintir orang selalu menjadi topik yang belum pernah selesai sampai sekarang ini," kata Cak Imin saat bertanya kepada cawapres nomor urut 3 Mahfud Md.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan tiga pasang capres-cawapres peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 pada Senin 13 November 2023.

Hasil pengundian nomor urut sehari berselang menetapkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Baca juga: Cak Imin tekankan pentingnya "slepet" diplomat jadi pemasar tangguh

Selepas debat pertama antar-capres pada Selasa (12/12), KPU menggelar debat kedua yang melibatkan tiga cawapres pada Jumat (22/12) di Jakarta.

Tema debat kedua meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023