Meski akhir tahun 2023 kami sudah dapat lima distrik, tapi masih ada beberapa distrik lagi yang akan kami perjuangkan untuk dimekarkanManokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Provinsi Papua Barat, kembali usulkan dan perjuangkan pemekaran beberapa distrik dan kelurahan mulai tahun ini demi meningkatkan pelayanan terhadap warga.
Bupati Manokwari Hermus Indou di Manokwari, Kamis, mengatakan pemekaran perlu dilakukan untuk memastikan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Manokwari bisa berjalan maksimal dan efektif.
"Meski akhir tahun 2023 kami sudah dapat lima distrik, tapi masih ada beberapa distrik lagi yang akan kami perjuangkan untuk dimekarkan," ujar Hermus.
Ia mengatakan tahun ini Pemkab Manokwari membuat naskah akademik dan rancangan peraturan daerah untuk rencana pemekaran distrik dan kelurahan di Kabupaten Manokwari.
Menurutnya, Pemkab Manokwari akan mengusulkan setidaknya tiga distrik dan lima kelurahan yang akan dimekarkan. Distrik dan kelurahan yang dimekarkan akan berada di wilayah perkotaan Manokwari.
Baca juga: Pj Gubernur puji akselerasi pembangunan Manokwari di usianya ke 125
"Kami lihat di sekitar perkotaan ini distrik dan kelurahan punya wilayah cukup besar sehingga menyulitkan untuk mengendalikan penduduk, sehingga perlu dimekarkan. Misalnya Distrik Manokwari Barat dan Kelurahan Anday,” ujarnya.
Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Manokwari Samoel Aronggear, menjelaskan beberapa kelurahan sudah disiapkan kajian akademis pemekarannya sejak tahun lalu.
Sedangkan untuk distrik dan kelurahan yang belum memiliki kajian akademis, pihaknya akan memulai akhir Januari atau awal Februari 2024.
"Untuk pemekaran tentu perlu dikaji sesuai Peraturan Presiden 17 tahun 2018 tentang Pembentukan Kecamatan. Kami harus mengecek dulu berapa jumlah penduduknya, luas wilayah, dan batas wilayahnya. Untuk persyaratan lebih lanjut akan kami kaji," katanya.
Baca juga: Bupati: Kabupaten Manokwari terbuka lebar untuk investasi
Pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Bupati Manokwari serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain seperti bagian hukum, sekretariat dewan, kelurahan dan pemerintah distrik.
Menurutnya, koordinasi dengan bagian hukum dan sekretariat dewan terkait kesiapan kajian hukum dan rancangan peraturan daerah.
"Kami tetap konsisten dan komitmen mendukung Bupati Manokwari untuk mencapai target tadi. Mulai Februari kami juga akan panggil para lurah untuk mengecek kesiapan pemekaran atau penambahan kelurahan di wilayah masing-masing," jelasnya.
Baca juga: Kantor Pertanahan Manokwari dapat tambahan alokasi redistribusi tanah
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
