Tahun 2023, sejumlah harga komoditas pokok melonjak hingga memicu inflasi di Kepri, seperti cabai, bayam dan kangkung.Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menyusun peta jalan pengendalian inflasi tahun 2024 sebagai pedoman pengendalian inflasi nasional dan daerah serta dasar penyusunan program kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) secara periodikal.
"Penyusunan peta jalan juga bertujuan memastikan kesinambungan, sinkronisasi, dan ketepatan program kerja TPID dengan karakteristik daerah, di samping mendorong daerah untuk membuat inovasi program," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri Adi Prihantara, di Tanjungpinang, Rabu.
Adi juga mengapresiasi kerja keras semua pemangku kepentingan terkait, sehingga pengendalian inflasi daerah itu sepanjang tahun 2023 cukup baik.
Kendati demikian, ia juga mengakui bahwa tidak sepenuhnya mampu mengendalikan inflasi di Kepri pada tahun lalu, karena ada beberapa faktor penyebab kenaikan maupun penurunan harga di seluruh pasar yang menjadi bagian dari survei.
"Tahun 2023, sejumlah harga komoditas pokok melonjak hingga memicu inflasi di Kepri, seperti cabai, bayam dan kangkung," ujar Adi.
Oleh karena itu, ia memberikan beberapa masukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri, antara lain Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan (DKP2KH) untuk berkolaborasi dengan kabupaten/kota dalam menambah kapasitas komoditas pangan yang bisa diproduksi sendiri, misalnya cabai, kangkung, dan bayam.
Kemudian, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) untuk mendorong produksi perikanan baik tangkap dan budi daya demi menjaga supply dan demand di tengah masyarakat.
Selanjutnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) agar terus memantau kondisi harga dan bekerja sama dengan para distributor besar guna menjaga kestabilan harga bahan pokok di pasar.
Selain itu, ia juga meminta kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat untuk memulai memiliki gagasan dalam pembuatan aplikasi pendukung sebagai suatu pusat data yang menyediakan berbagai informasi terkait pengendalian inflasi baik berupa data pertanian, data hasil laut, data komoditas serta data lainnya yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Kita minta kerja sama semuanya agar benar-benar memberikan dukungan di dalam penyusunan peta jalan pengendalian inflasi, termasuk program-program yang prinsipnya menghasilkan bahan pangan dalam menjaga stabilitas harga dan inflasi," ujar Adi.
Adi menyampaikan pula, pihaknya mengevaluasi pelaksanaan pengendalian inflasi di Kepri 2023 sebagai dasar penyusunan peta jalan di dalam penanganan inflasi tahun 2024. Karena itu, dibutuhkan masukan dari semua pemangku kepentingan terkait, baik dari Bank Indonesia, Kejaksaan Tinggi Kepri, Kepolisian Daerha Kepri, serta jajaran OPD supaya perumusan peta jalan pengendalian inflasi tepat sasaran.
"Kami akan membuat satu peta jalan pengendalian inflasi tahun 2024 dengan berkaca dari tahun sebelumnya. Mudah-mudahan bisa segera diselesaikan dan pengendalian inflasi Kepri lebih baik pada tahun ini," demikian Adi.
Baca juga: Pemprov pastikan kebutuhan pangan Kepri jelang Natal Tahun Baru cukup
Baca juga: Mendagri apresiasi Kepri unggul ekonomi dan inflasi dari nasional
Pewarta: Ogen
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
