"Angka nasional prevalensi stunting tahun 2023 berdasarkan hasil SKI sebesar 21,5 persen, turun 0,1 persen jika dibandingkan tahun 2022 sebesar 21,6 persen. Penurunan stunting di 2023 belum cukup menggembirakan, karena targetnya sebesar 18 persen," ujar Teguh dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.
Teguh menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2024 di Bandar Lampung, pada Selasa (2/4).
Untuk itu ia meminta daerah agar memperkuat kolaborasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) di tingkat akar rumput untuk menyukseskan Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting.
Baca juga: BKKBN: Jangan hanya kejar angka, perhatikan kesehatan anak stunting
"Perkuat kolaborasi lintas sektor untuk melakukan operasional di akar rumput atau lini lapangan, serta optimalkan TPK dalam pelaksanaan pendampingan keluarga," katanya.
Ia juga menekankan kegiatan rakerda sangat penting untuk meningkatkan perhatian terhadap disparitas antar-kabupaten dan kota yang masih cukup signifikan, sehingga perlu penguatan Program Bangga Kencana.
"Rakerda bertujuan meningkatkan sinergitas, kolaborasi, dan komitmen, para pemangku kepentingan dan para mitra dalam percepatan pencapaian Program Bangga Kencana," ucapnya.
Teguh berharap rakerda yang dilakukan di setiap provinsi dapat membangun komitmen yang semakin kuat dari para pemangku kepentingan, sehingga pelaksanaan Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting dapat ditindaklanjuti di lapangan.
Baca juga: Kepala BKKBN sebut data stunting terbaru masih menunggu sinkronisasi
Ia juga mengapresiasi prevalensi stunting di Provinsi Lampung yang mengalami penurunan di atas rata-rata nasional, dari sebelumnya 15,2 persen tahun 2022 menjadi 14,9 persen tahun 2023 (turun 0,3 persen). "Saya optimis Lampung dapat di bawah 14 persen di tahun 2024," tuturnya.
Untuk percepatan penurunan stunting pada 2024, lanjutnya, perlu upaya pendampingan yang optimal dengan fokus pada sasaran Keluarga Risiko stunting (KRS), khususnya ibu hamil dan bayi di bawah dua tahun (baduta).
Selain itu pendampingan calon pengantin, meningkatkan intervensi spesifik dan sensitif, penguatan kelembagaan koordinasi dan fungsi tim percepatan penurunan stunting (TPPS) di setiap kecamatan dan desa atau kelurahan.
Baca juga: BKKBN Lampung bangun sinergitas guna mencegah stunting
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
