Verval apa yang ada, baik yang didapat di SKI, kemudian apa yang didapat di EPPGBM, karena hari ini semua data yang dari kepala daerah adalah yang disampaikan dari EPPGBM, berbasis penimbanganJakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyebutkan perlunya padu padan data stunting sesuai arahan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
"Sesuai arahan Bapak Wakil Presiden, terkait data stunting, agar dipadupadankan dulu antara Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), karena data yang didapatkan dari SKI ketika diterapkan di daerah, persentasenya banyak daerah yang tidak bisa menemukan kasus sebanyak yang ada di dalam SKI," kata Hasto Wardoyo di Jakarta, Kamis.
Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 digelar oleh BKKBN di Jakarta yang juga dihadiri oleh Wapres Ma'ruf Amin.
Ia menyampaikan data stunting tersebut perlu perlu pemadanan melalui verifikasi dan validasi (verval).
Baca juga: Kepala BKKBN sebut data stunting terbaru masih menunggu sinkronisasi
"Verval apa yang ada, baik yang didapat di SKI, kemudian apa yang didapat di EPPGBM, karena hari ini semua data yang dari kepala daerah adalah yang disampaikan dari EPPGBM, berbasis penimbangan," ujarnya.
Hasto mengemukakan data yang ada di daerah atau EPPGBM diperoleh dari penimbangan penghitungan nyata atau real count yang berdasarkan nama dan alamat.
Ia mencontohkan salah satu data yang ditampilkan Penjabat (Pj) Gubernur Banten dimana ada perbedaan dari hasil penghitungan EPPGBM dan SKI. "Pj Gubernur Banten juga membawa data riil, data riil stunting di lapangan beliau kurang lebih 2.600 anak yang by name by addresss-nya ada. Ketika data SKI itu diproyeksikan, 200.000 lebih yang masih ada di Banten, maka mencari anak stunting yang selisih data itu menjadi tidak gampang, di mana lagi?" ujarnya.
Untuk itu Hasto menekankan agar verval baik SKI maupun EPPGBM segera dilakukan dan penimbangan balita di posyandu segera ditingkatkan lagi, sehingga pada Mei target data stunting bisa mencapai 95 persen.
Baca juga: Wapres minta dilakukan triangulasi data terkait tengkes
"Bulan April ini kita mendorong untuk penimbangan itu mendekati 100 persen, kemudian nanti datanya dimasukkan ke Kemenkes juga, setelah itu dilihat Pak Menkes, ditargetkan bulan Mei untuk bisa mendapatkan data masukan harapannya lebih dari 95 persen," tuturnya.
Ia juga menyinggung fenomena kesehatan apabila tidak ada bencana alam, maka tidak akan berubah total, sehingga penting untuk melakukan verval data.
"Contoh kemarin penurunannya 2,8 persen, sekarang 0,5 persen, kalau enggak ada bencana mestinya tidak akan terjadi, karena yang dinilai populasi Indonesia, jadi sama, sasarannya juga sama, lokasinya sama, cara menilainya juga sama, alat ukurnya juga sama. Oleh karena itu penting untuk dilakukan verval," ujarnya.
Sementara itu Wapres Ma'ruf Amin meminta pihak-pihak terkait mengidentifikasi dan menavigasi faktor-faktor penghambat percepatan penurunan prevalensi stunting.
"Saya minta faktor-faktor yang menyebabkan capaian penurunan stunting semakin melambat dalam dua tahun terakhir ini, agar diidentifikasi dan dinavigasi," kata Wapres.
Baca juga: Wapres: Pastikan potensi bonus demografi terkelola dengan baik
Baca juga: Kepala BKKBN minta hidupkan data percepat penurunan stunting
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
