Hal tersebut disampaikan Winata usai penandatanganan kesepakatan 11 partai politik koalisi di Bali yang berkomitmen hanya mencalonkan satu pasangan di kabupaten/kota atas kesepakatan bersama dan persetujuan pusat.
“Pasti lah ada sanksi, kita harus linear dengan pusat, provinsi dan daerah kan rekomendasinya juga dari sana,” kata dia di Denpasar, Jumat.
Diketahui ada tiga pokok kesepakatan Partai NasDem bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Bali atau partai-partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pada poin pertama mereka sepakat satu suara untuk berkoalisi seperti di pusat, poin kedua mendukung calon gubernur dan wakil gubernur yang direstui Presiden Jokowi dan Prabowo, dan ketiga mencalonkan hanya satu pasangan di kabupaten/kota berdasarkan kesepakatan bersama.
“Kami sepakat berkoalisi, mengikuti ketua umum kami Surya Paloh mendukung Prabowo dan pemerintahan terpilih, kami dukung untuk menyukseskan pilkada, saya dan Bu Juli Laiskodat sudah lapor DPP,” ujar Winata.
Saat disinggung perihal kader yang terang-terangan mendukung kader dari luar koalisi, Partai NasDem memastikan akan tegas.
Namun, saat ini proses menuju Pilkada Bali masih berjalan, sehingga mereka juga akan melalui tahap survei untuk menentukan peluang kemenangan.
“Biar saja, ini masih berproses nanti kan ada survei macam-macam, nanti pasti mereka ikut perintah partai, kami juga mau ada pleno tanggal 29 Mei di Jakarta membahas ini,” tuturnya.
DPW Partai NasDem Bali sendiri saat ini tergabung dengan partai politik pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Bersama Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Prima, PSI, PKB, Partai Demokrat, Partai Gelora, PBB, Partai Garuda, dan PAN mereka sepakat untuk melanjutkan arahan pusat untuk Pilkada Bali 2024.
Baca juga: Partai pendukung Prabowo sepakat lanjut berkoalisi di Pilkada Bali
Baca juga: 11 parpol sepakat dukung Rai Mantra-Muliawan maju Pilgub Bali
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
